Perppu Nom1/2020 telah diserahkan pemerintah kepada DPR. Namun, perppu itu menuai banyak kritik.
- Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, lembaga legislatif memiliki waktu 90 hari untuk menentukan sikap atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan yang diteken Presiden Joko Widodo untuk penangananPerppu 1/2020 itu telah diserahkan pemerintah kepada DPR dan ditetapkan untuk dibahas di Badan Anggaran pada 2 April 2020.
"DPR mempunyai waktu 90 hari setelah perppu itu diserahkan pemerintah, untuk membahas dan menyatakan sikapnya setuju atau tidak setuju," kata Puan, Jumat .Ia mengatakan, pembahasan di DPR bakal sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku.Banjir kritik Koordinator Indonesia Corruption Watch , Adnan Topan Husodo menilai, beberapa pasal dalam Perppu 1/2020 memberikan imunitas hukum bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan para pejabat terkait pengambil kebijakan perppu.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Puan Sebut DPR Punya 90 Hari Kerja Bahas dan Putuskan Sikap Soal Perppu 1/2020Menurut Puan Maharani pihaknya memiliki waktu 90 hari kerja sebelum memutuskan menerima atau menolak permintaan Pemerintah agar Perppu No 1 Tahun 2020 jadi UU.
Read more »
Giliran Damai Hari Lubis Gugat Perppu Corona ke MKAktivis Damai Hari Lubis menggugat Perppu Corona ke Mahkamah Konstitusi (MK). Damai menjadi penggugat ketiga atas perppu itu dengan nomor registrasi 25/PUU.XVIII/2020. PerppuCorona
Read more »
Nasdem: Bukan Perppu yang Dikhawatirkan, Tapi Kondisi Bangsa |Republika OnlineFraksi Nasdem menilai Perppu 1 2020 merupakan sebuah jawaban.
Read more »
Kemendagri: Draf Perppu Pilkada Selesai |Republika OnlineDraf Perppu Pilkada akan segera diajukan ke presiden.
Read more »
Eks Hakim MK Kritik Frasa 'COVID-19' di Perppu Penanganan CoronaMantan hakim konstitusi Prof Maria Farida Indrati mengkritik keras berbagai peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk menghadapi COVID-19. Guru Besar UI itu juga menyoroti frasa 'COVID-19' PerppuCorona
Read more »
Mahfud Jamin Uji Materi Perppu Corona Tak Batalkan BansosMenko Polhukam Mahfud MD meminta masyarakat tak perlu takut bansos batal hanya karena uji materi Perppu Corona di MK.
Read more »