Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mempertanyakan keabsahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 saat masa pendaftaran bakal capres-cawapres pada 19 Oktober.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang, Selasa , mempertanyakan keabsahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 saat masa pendaftaran bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden pada 19 Oktober 2023.
"Saya tidak mempersoalkan putusan Mahkamah Konstitusi , tetapi saya ingin jawaban yang konkret dari KPU. Apakah PKPU Nomor 19/2023 masih berlaku atau tidak, apakah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu masih berlaku?" katanya dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa malam.
Pasal 13 Ayat 3 tentang persyaratan calon, dijelaskan bahwa calon presiden dan wakil presiden berusia paling rendah 40 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat huruf q, terhitung sejak penetapan pasangan calon oleh KPU. "Kalau masih menggunakan PKPU Nomor 19, apakah pendaftaran pasangan capres dan cawapres itu sah?" tanya Junimart.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi II pertanyakan keabsahan PKPU saat pendaftaran capres-cawapresWakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mempertanyakan Komisi Pemilihan Umum terkait keabsahan Peraturan KPU (PKPU) Nomor Nomor 19 Tahun 2023 saat ...
Read more »
VIDEO: Mahasiswa Pertanyakan Gerindra Mewajarkan Politik DinastiiMahasiswa Pertanyakan Politikus Gerindra Mewajarkan Politik Dinasti | Political Show
Read more »
Komisi II dan penyelenggara pemilu bahas rancangan PKPUKomisi II DPR RI mengelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama penyelenggara Pemilu, terkait peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Peraturan Badan ...
Read more »
Ketua DPR lantik 3 anggota dewan PAW dalam Rapat ParipurnaKetua DPR RI Puan Maharani melantik tiga anggota Pergantian Antar-Waktu (PAW) DPR RI dan MPR RI sisa masa jabatan 2019-2024 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-8 ...
Read more »
Kementerian Perindustrian Dorong Keseimbangan Peraturan di Industri Hasil TembakauKementerian Perindustrian meminta Kementerian Kesehatan tetap memperhatikan keberlangsungan Industri Hasil Tembakau dalam penyusunan RPP UU Kesehatan.
Read more »
PDIP Pertanyakan Langkah Jokowi yang Makan Bareng 3 Bakal Capres di Istana NegaraDeddy mempertanyakan konteks pertemuan tersebut. Sebab, ia menilai pertemuan itu harusnya dilakukan sebelum putusan MK.
Read more »