Komisi II DPR meminta agar pemerintah segera mengirimkan perppu atas UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada terkait penundaan...
- Hingga akhir April, pemerintah tak kunjung menyerahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atas UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada terkait penundaan Pilkada Serentak 2020. Padahal, Komisi Pemilihan Umum meminta agar perppu itu dapat diselesaikan paling lambang April.
Menanggapi hal itu, Komisi II DPR meminta agar pemerintah segera mengirimkan perppu itu. Karena, lambat tidaknya perppu itu berpengaruh pada tahapan-tahapan dan kualitas Pilkada 2020 yang dipersiapkan KPU. “Saya mendesak Kementerian Dalam Negeri segera mengajukan perppu ke DPR. Kian lambat kian berat untuk KPU menyiapkan peraturan turunan. Dapat berakibat pada kualitas pilkada,” kata anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera saat dihubungi, Minggu .
Mardani menjelaskan, akibat pandemi virus Corona ini, KPU telah memundurkan 4 tahapan pilkada yang berakibat pada mundurnya tahapan Pilkada 2020 selama 3 bulan hingga akhir Mei 2020. Dengan demikian, KPU butuh kepastian hukum yang diatur dalam perppu untuk melakukan langkah-langkah strategis lainnya terkait pelaksanaan Pilkada 2020 di 270 daerah.
Terkait isi perppu, Ketua DPP PKS ini memberikan tiga catatan kepada pemerintah. Di antaranya, bisa memudahkan proses dan tahapan pilkada, menggunakan teknologi seperti e-campaign, e-recap dan teknologi lainnya, serta memberikan kewenangan pada KPU untuk membuat aturan yang lebih detail mengingat pandemi ini membuat tahapan pilkada dalam kondisi tidak biasa. “Buka opsi untuk KPU diberi kewenangan mendetailkan aturan turunannya,” pinta Mardani.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Distribusi APD Terkendala Birokrasi, DPR Minta Pemerintah Perbaiki SistemLambatnya distribusi alat pelindung diri (APD) dari pemerintah pusat kepada tenaga kesehatan yang menangani covid-19 di...
Read more »
Juni, DPR bersama KPU dan Kemendagri Putuskan Kelanjutan Pilkada 2020Rapat evaluasi itu digelar untuk mengambil keputusan mengenai kelanjutan Pilkada 2020 yang terdampak Covid-19.
Read more »
Pemerintah Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja, Buruh Batalkan Aksi di DPRMenanggapi keputusan Presiden Jokowi dan DPR RI untuk menunda pembahasan RUU Cipta Kerja, KSPI membatalkan aksinya yang direncanakan pada 30 April 2020.
Read more »
Komisi X DPR RI: Pemerintah Ayo, Dong Lebih Serius Garap Wisata Usai CoronaPemerintah pusat diminta lebih serius menggarap pariwisata Indonesia setelah pandemi virus Corona berakhir. Komisi X DPR RI menilai ada yang belum tergarap. Ini katanya: Pariwisata via detikTravel
Read more »
Anggota DPR Minta Data Zona Merah-Hijau Dibuka, Penerbangan Domestik Disetop'Kita khawatir jangan-jangan yang dianggap hijau tapi tidak hijau,' kata Saleh.
Read more »
DPR Tetap Bekerja di Tengah Pandemi Covid-19Puan menuturkan, protokoler anggota Dewan saat rapat itu diperlukan guna mencegah penyebaran Covid 19, namun tetap tidak meninggalkan tugas dan tanggungjawabnya.
Read more »