Badan Gizi Nasional BGN perlu melakukan proses sinkronisasi data sekolah mulai jenjang SD SMP hingga SMA terkait penyiapan program makan siang bergizi gratis
ANGGOTA Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta Badan Gizi Nasional melakukan proses sinkronisasi data sekolah mulai jenjang SD, SMP hingga SMA terkait penyiapan. Dengan demikian, pemerintah dapat memetakan sekolah atau daerah yang sudah memenuhi syarat fasilitas untuk penyediaan makanan bergizi dan yang belum.
“Daerah-daerah yang aksesnya sulit dan terpencil tentu tidak bisa disamaratakan dengan daerah yang sudah bagus infrastrukturnya. Misalnya, apakah dengan harga Rp15 ribu per porsi di Papua sudah dapat menyediakan makanan bergizi,” katanya. Netty berharap agar Badan Gizi Nasional dapat menggandeng para pelaku UMKM di sekitaran sekolah yang biasa diakses oleh para siswa.
Badan POM akan tetap berkedudukan sebagai badan yang setara dengan K/L yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden, dan menjadi mitra strategis dari Kemenkes.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Anggota DPR ingatkan pentingnya akurasi data soal makan bergizi gratisAnggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengingatkan pemerintahan berikutnya agar memastikan akurasi data para siswa peserta Program Makan Bergizi ...
Read more »
Kebutuhan Data Center Meningkat Pesat, Ini Langkah Neutra DCsemakin banyak orang memerlukan pusat data atau data center untuk menyimpan data.
Read more »
Pembahasan 16 RUU Dilanjut ke Periode Berikutnya, Puan Ingatkan Anggota DPR Taat KonstitusiPembahasan 16 RUU Dilanjut ke Periode Berikutnya, Puan Ingatkan Anggota DPR Taat Konstitus
Read more »
Tak Hadir Sidang Praperadilan, Anggota Komisi III DPR Ingatkan KPK untuk Hormati KUHAPSaat anggota Komisi III DPR RI ingatkan KPK untuk hormati KUHAP. Ada apa?
Read more »
Komisi V DPR RI ingatkan pengawasan maksimal penggunaan Dana DesaKomisi V DPR RI mengingatkan pemerintah, terutama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), mengenai pentingnya ...
Read more »
Muhammadiyah Sulit Pahami DPR yang Tidak Patuh Putusan MK, Ingatkan Bisa Timbulkan Masalah MeluasMuhammadiyah mengaku heran dengan langkah yang dilakukan DPR RI yang justru tidak mematuhi keputusan MK terkait dengan Pilkada 2024. Ini bisa menimbulkan masalah ke depan
Read more »