DPR didesak membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menelusuri skandal mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7
RMOL. DPR didesak membentuk Panitia Khusus untuk menelusuri skandal mark up impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar.Hal ini dikatakan Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyoal kasus yang menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi .
"Segera nanti kita usulkan dan dorong,” kata Daniel Johan lewat keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu . Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini memandang, pembentukan Pansus skandal impor beras diperlukan untuk memperbaiki tata kelola pangan. Daniel Johan juga menekankan, pembentukan Pansus ini sebagai komitmen dan langkah pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan.
“Sekaligus perbaiki tata kelola dan memastikan komitmen dan langkah pemerintah dalam wujudkan kedaulatan pangan dan keberpihakan kepada petani dan kemandirian pangan,” tandas Daniel Johan.Adapun terkait kasus itu, Studi Demokrasi Rakyat telah melaporkan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi ke Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Jakarta, Rabu, .
Daniel Johan Bulog Bayu Krisnamurthi Bapanas
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Alasan DPR Didesak Buat Pansus Penyelenggaraan HajiPembentukan pansus Haji guna membereskan sejumlah masalah yang terjadi dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini.
Read more »
Timwas DPR Desak Bikin Pansus Haji 2024 Evaluasi Masalah BerulangTIM Pengawas Timwas Haji DPR RI mendesak agar semua temuan terkait penyelenggaraan 2024 segera ditindaklanjuti
Read more »
DPR Perlu Bikin Pansus Skandal Impor Beras Bulog Rp2,7 TriliunDPR perlu membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait dengan skandal mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7
Read more »
Timwas DPR Tegaskan Pansus Haji Bukan untuk Kepentingan PolitikTimwas DPR menilai, perlu dibentuk pansus untuk menyelesaikan berbagai permasalahan penyelenggaraan ibadah haji yang terus berulang setiap tahunnya.
Read more »
Wakil Ketua MPR: Pembentukan Pansus DPR untuk Evaluasi Haji Tak DiperlukanWakil Ketua MPR RI menilai pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengevaluasi pelaksanaan haji berdasarkan temuan masalah oleh Timwas Haji DPR RI tidak diperlukan.
Read more »
Timwas Haji DPR RI Usulkan Pembentukan Pansus untuk Atasi Masalah Haji yang BerulangTimwas Haji DPR RI akan segera membentuk panitia khusus Pansus haji setelah kembali dari Mekkah dan Madinah Langkah ini diambil setelah ditemukan banyak masalah yang berulang
Read more »