Komisi IX DPR mendesak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, untuk membuka data yang sejujurnya tentang jumlah...
- Komisi IX DPR mendesak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan , untuk membuka data yang sejujurnya tentang jumlah kasusdi Indonesia. Adanya kesimpangsiuran antara data di daerah dan data pemerintah pusat bisa mengakibatkan program yang dicanangkan tidak tepat sasaran.
"Karena tidak terintegrasi jadi bocor di mana-mana datanya. Soal data pemerintah harus terbukalah, jangan dikorupsi data itu. Ini kan kepentingan publik. Bahwa soal kita menghargai privasi pasien, itu sudah pasti. Tapi soal data berapa orang ini kan penting untuk dibuka oleh Gugus Tugas yang di dalamnya ada Kemenkes dan sebagainya," desaknya.
Dengan data kesehatan yang terintegrasi, semua pihak, termasuk Komisi IX DPR yang menjadi mitra kerja Kemenkes, bisa memonitor tren penyakit, layanan kesehatan, pola penanganan tim medis hingga jumlah obat yang akan diberikan ke pasien."Ini sangat penting karena dengan perbaikan pelayanan ini bisa dimulai dengan menata data ini," tuturnya.
Mengenai perbedaan data dengan daerah, hal ini dimaklumi karena pola pemeriksaan pasien di daerah masih banyak yang hanya menggunakan rapid test. Padahal, rapid test tidak bisa dijadikan ukuran seseorang positif atau tidak."Metodenya berbeda, jadi kalau angkanya berbeda masuk akal," katanya.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DPR Desak Peta Penyebaran Virus Korona Dibuka ke PublikDPR Desak Peta Penyebaran Virus Korona Dibuka ke Publik. Ketua Komisi VIII, Yandri Susanto, mengatakan bahwa keterbukaan mengenai daerah-daerah terpapar korona secara detail sangat dibutuhkan saat ini.
Read more »
DPR Menilai Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 Tidak EfektifPolitikus PAN ini tak melihat ada regulasi progresif untuk menunjang tugas-tugas penanggulangan virus korona.
Read more »
Mulfachri Harahap Bukan Lagi Wakil Ketua Komisi III DPR RIPAN mengganti Mulfachri Harahap dengan Pangeran Khairul Saleh di Komisi III DPR RI. MulfachriHarahap
Read more »
Di Depan DPR, Doni Monardo Paparkan Narasi Satu Komando Hadapi CoronaKetua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Letnan Jenderal (Letjen) Doni Monardo memaparkan tentang narasi satu komando penanganan virus corona saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR Viruscorona
Read more »
Lebanon Desak Mitra Internasional Segera Kucurkan BantuanPresiden Lebanon Michel Aoun, Senin (6/4), menyerukan kepada donor-donor internasional untuk menyediakan bantuan finansial bagi negara itu. Lebanon, yang sedang dilanda krisis ekonomi parah ini, menur
Read more »
DPR Lantik Pengganti Mulfachri Harahap dan HendrawanI Gusti Agung Rai Wirajaya dari Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) sebagai Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.
Read more »