Badan Legislasi DPR mulai membahas revisi UU tentang Kementerian Negara. Salah satu pasal yang diusulkan direvisi ialah tentang ketentuan jumlah kementerian maksimal 34.
dapat menetapkan jumlah kementerian sesuai kebutuhan. Dengan itu, berarti jumlah kementerian tidak lagi dibatasi hanya paling banyak 34 namun jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan presiden.
Pada hari ini, Rabu, 15 Mei 2024, pada pukul 13.00 WIB, Baleg DPR juga melanjutkan rapat panja RUU Kementerian Negara. Ketua Partai Demokrat Jawa Barat mengungkapkan bahwa tawaran mereka pada Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin untuk diusung dalam Pilgub Jabar tahun 2024 ditolak. Arab Saudi telah mengajukan tawaran kepada Mesir untuk membeli Ras Ghamila, tujuan wisata utama Laut Merah, dengan menggunakan deposito dari Bank Sentral Mesir
Kementerian Putusan Mk Mahkamah Konstitusi Presiden Prolegnas Badan Legislasi Jakarta
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DPR Mulai Bahas Revisi UU Kementerian Negara, Bantu Prabowo Tambah Kementerian Jadi 40 Pos?Ia menjelaskan, jika UU Kementerian Negara direvisi atas dasar adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengubah pasal 10.
Read more »
DPR Mulai Bahas Revisi UU Kementerian Negara, Jumlah Menteri Disesuaikan Kebutuhan PresidenBadan Legislasi (Baleg) DPR mulai membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Read more »
Baleg DPR Rapat Bahas Revisi UU Kementerian, Ternyata Guna Tetapkan Jumlah Kementerian Sesuai Kebutuhan PresidenBerita Baleg DPR Rapat Bahas Revisi UU Kementerian, Ternyata Guna Tetapkan Jumlah Kementerian Sesuai Kebutuhan Presiden terbaru hari ini 2024-05-14 17:17:38 dari sumber yang terpercaya
Read more »
DPR Mulai Revisi UU Kementerian Negara, Usul Jumlah Kementerian Sesuai Kebutuhan PresidenBadan Legislasi (Baleg) DPR RI langsung membahas soal revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Pembahasan tersebut mengacu pada keputusan MK nomor 79/PUU-IX/2011.
Read more »
Di Tengah Isu Penggemukan Kabinet Prabowo, DPR Bahas Revisi UU Kementerian NegaraRevisi UU Kementerian Negara mulai dibahas meski tak masuk daftar 43 RUU yang sudah diprioritaskan.
Read more »
Baleg DPR Akan Bahas Revisi Undang-Undang Kementerian Negara, Mardani PKS: KagetPolitikus PKS Mardani Ali Sera mengaku kaget lantaran mendapat agenda rapat Badan Legislasi DPR yang membahas untuk melakukan revisi Undang-Undang Kementerian Negara.
Read more »