Mayoritas pelanggaran yakni perusahaan tidak melakukan pembatasan jumlah karyawan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta menemukan sebanyak 281 perusahaan atau tempat kerja melanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar .
Sedangkan sebanyak 203 perusahaan diberikan peringatan dan pembinaan karena belum melaksanakan seluruh protokol kesehatan secara menyeluruh, serta 44 perusahaan atau tempat kerja yang tidak dikecualikan namun memiliki izin Kementerian Perindustrian RI dan tetap melakukan kegiatan usahanya. "Karyawannya masih dikerjakan secara full, kalau dia tidak melakukan pembatasan karyawan terutama di pabrik-pabrik, otomatis physical distancingnya tidak terpenuhi dengan baik," terangnya.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
281 Perusahaan Langgar Aturan PSBB DKI: 34 Ditutup, 247 DitegurPemprov DKI mencatat ada 281 perusahaan yang dinyatakan melanggar aturan PSBB. Dengan rincian 34 ditutup sementara dan 247 dikenakan sanksi peringatan.
Read more »
Pelanggaran PSBB, 25 Perusahaan di DKI Sementara DitutupSebanyak 25 perusahaan di Ibu Kota DKI Jakarta untuk sementara ditutup karena pelanggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Read more »
DKI Tutup Sementara 25 Perusahaan Pelanggar PSBBPemerintah DKI Jakarta melakukan inspeksi mendadak ke 215 perusahaan sepanjang pekan pertama pemberlakuan PSBB di ibu kota.
Read more »
Bupati Bogor Minta DKI Tegas Sanksi Perusahaan Langgar PSBBBupati Bogor Ade Yasin mengatakan masih banyak warganya yang berangkat kerja ke Jakarta selama penerapan PSBB.
Read more »
DKI Tutup 34 Perusahaan yang Melanggar PSBBSebanyak 34 perusahaan atau tempat kerja di Jakarta ditutup sementara oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta karena melanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Read more »
Jakarta Darurat Corona, DPRD DKI Minta Pemprov DKI Gencarkan Pemberian KJP Plus - Tribunnews.comWakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi meminta Gubernur DKI Anies Baswedan tidak putus mendistribusikan Kartu Jakarta Pintar (KJP)
Read more »