Komwasjak melihat risikonya akan lebih tinggi bila Direktorat Jenderal Pajak dipisah dari Kementerian Keuangan.
) dipisah dari badan Kementerian Keuangan . Amien mengatakan dirinya tidak melihat kekisruhan di badan DJP, sehingga tidak ada alasan untuk memisahkan DJP dengan Kemenkeu. Risikonya pun akan lebih tinggi bila dilakukan pemisahan. saya tidak melihat Direktorat Jenderal Pajak itu kisruh, ya? Saya melihat Direktorat Jenderal Pajak itu aman-aman saja, nggak ada kisruhnya," ujar Amien Sunaryadi di Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat, Rabu .
Amien menambahkan, pilihan yang tepat saat ini adalah Direktorat Jenderal Pajak tetap bergabung dengan Kementerian Keuangan.Viral Dirjen Pajak Naik Moge, Sri Mulyani Geram DJP Punya Klub Motor Gede Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad memberikan usulan agar DJP tidak lagi di bawah badan Kementerian Keuangan. Hal tersebut merupakan respons atas keriuhan yang menerpa pegawai DJP dan Kementerian Keuangan. Dalam usulannya, Fadel menuturkan pembentukan Badan Pendapatan Nasional. Lembaga tersebut sudah terlintas dalam pemikiran Fadel sejak dirinya mengganti Biro Keuangan menjadi Badan Pendapatan Daerah, ketika dirinya menjabat sebagai Gubernur Gorontalo.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komwasjak: Nggak Ada Cerita DJP Keluar dari Kemenkeu, Risikonya Lebih Tinggi!'Kesimpulannya saya nggak ada cerita DJP keluar dari Kemenkeu, karena risikonya akan lebih tinggi,' ujar Amien.
Read more »
Mengenal Komisi Pengawas Perpajakan, Apa Tugas dan Fungsinya?Komwasjak menggelar diskusi dengan masyarakat bertajuk Komwasjak Mendengar di Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat, Rabu (12/4/2024).
Read more »
Jelang Lebaran, DJP Larang Pegawai Pajak Terima Barang hingga UangKetentuan itu tertuang dalam pengumuman resmi Ditjen pajak Nomor PENG-10/PJ.09/2023 tentang Larangan Gratifikasi Menjelang Hari Raya Idulfitri 1444 H.
Read more »
DJP Gandeng Privy Sediakan Tanda Tangan Digital dalam Laporan PajakKolaborasi dengan Privy sebagai PSrE di Indonesia yang memiliki keabsahan hukum tentunya akan menambah kepercayaan para Wajib Pajak dalam memberikan laporan pajak.
Read more »
DJP Gandeng Privy Luncurkan Lapor Pajak dengan Tanda Tangan DigitalPersoalannya sistem digital juga harus dapat memenuhi unsur keamanan dan keabsahan bagi penggunanya.
Read more »
Tarif TransJ Diusulkan Jadi Rp 5.000, PD: Kaji Ekonomi PelangganTarif bus TransJ diusulkan naik menjadi Rp 5.000 di jam-jam sibuk. Demokrat mewanti-wanti perekonomian masyarakat yang menjadi pelanggan tetap bus TransJ.
Read more »