Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan ikut mengomentari divestasi saham Vale Indonesia
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi akhirnya buka suara perihal polemik kepemilikan saham PT Vale Indonesia Tbk . Khususnya kepemilikan saham Vale milik publik.
Hal ini tentu menjadi perhatian, lantaran Vale masih memiliki kewajiban mendivestasikan sahamnya minimal 11% untuk bisa memperpanjang status Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus . Seperti yang sebelumnya diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Bambang Haryadi. Dia menilai pengambilalihan 11% saham Vale masih belum memenuhi syarat.
"Bahkan terindikasi itu Dana Pensiun Sumitomo, padahal Sumitomo sendiri sudah memiliki saham yg tercatat di Vale. Jadi menurut kami palsu-palsu yang 20 persen di publik ini, 80 persen mereka juga dengan baju publik," tambah Bambang.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Negosiasi Divestasi Vale (INCO), MIND ID: 5 Persen Saham DidiskonMIND ID saat ini mengusahakan kepemilikan mayoritas saham Vale (INCO). Dalam proses divestasi disebutkan Vale memberi diskon untuk 5 persen saham yang dilepas.
Read more »
Cuma Nambah 11% Saham, MIND ID Gak Bisa Jadi Pengendali ValePengambilalihan saham 11% terkait dengan kewajiban divestasi 51% saham PT Vale Indonesia Tbk. (INCO).
Read more »
Pak Jokowi, Ambil Divestasi Vale Harusnya RI Jadi PengendaliEkonom dan Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira berharap pengambilalihan 51% saham milik PT Vale Indonesia oleh negara bisa membuat pemerintah lebih leluasa
Read more »
Anak Buah Luhut: Ada Hal yang Menyerang Pribadi Pak Luhut di Video Podcast Haris AzharAsisten Bidang Media Menko Marves, Singgih Widyastono hadir sebagai saksi di sidang kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan dengan terdakwa Haris Azhar-Fatia M
Read more »
Bersaing di Pasar Ekspor, Kopi RI Masih Terganjal Hal IniBersaing di Pasar Ekspor, Kopi Indonesia Masih Terganjal Hal Ini
Read more »
Rencana Pemkab Jombang Mutasi Pejabat Masih Terganjal Restu KASNRencana Pemkab Jombang melakukan perombakan pejabat hingga kini terus berproses. Hingga kini, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) belum memberikan lampu hijau.
Read more »