Dewan Pers menyatakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak semestinya menjadi pihak yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran.
Dewan Pers menyatakan Komisi Penyiaran Indonesia tidak semestinya menjadi pihak yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran.Anggota Dewan Pers Yadi Hendriana menyebut, ada perbedaan mendasar antara KPI dengan Dewan Pers . Jika KPI berwenang menyelesaikan sengketa jurnalistik, maka setiap keputusannya akan berpotensi disusupi kepentingan politik.
Dia menilai, kemerdekaan pers di Indonesia akan terancam apabila setiap sengketa jurnalistik diselesaikan dengan cara yang salah, apalagi politis dan represif. Yadi menyoroti pasal larangan tayangan jurnalistik investigasi dalam RUU Penyiaran. Hal itu tentu tidak dalam semangat melindungi eksistensi media mainstream.
Kedua Undang-undang Saling MenguatkanSelama ini, lanjutnya, antara UU Pers dengan UU Penyiaran telah saling menguatkan hampir 20 tahun.
KPI Jurnalistik Dewan Pers RUU Penyiaran
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Dewan Pers survei Indeks Kemerdekaan Pers 2024 di GorontaloDewan Pers menggelar Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Tahun 2024 di Provinsi Gorontalo yang melibatkan sejumlah informan ahli. Survei itu dilakukan ...
Read more »
Ketua Dewan Pers paparkan upaya penguatan perlindungan pers mahasiswaKetua Dewan Pers Ninik Rahayu memaparkan upaya penguatan yang dilakukan pihaknya dalam melindungi pers mahasiswa di lingkungan kampus. "Perlindungan ...
Read more »
Tanggapi Wapres, KPI Pusat sebut bahas pilkada di Rakornas KPIWakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Mohamad Reza turut menanggapi permintaan Wakil Presiden Ma’ruf Amin agar lembaganya memberikan ...
Read more »
Kuasa Hukum Sebut Kasus Hasto Kristiyanto Harus Diselesaikan lewat Dewan PersKUASA hukum Sekjen PDI PerjuanganHasto Kristiyanto Patra M Zen menilai kasus dugaan penyebaran berita bohong dengan terlapor kliennya itu harus segera diselesaikan melalui Dewan Pers
Read more »
Tanggapi Wapres Ma'ruf Amin, KPI Pusat Ungkap Bahas Pilkada di Rakornas KPIBerita Tanggapi Wapres Ma'ruf Amin, KPI Pusat Ungkap Bahas Pilkada di Rakornas KPI terbaru hari ini 2024-06-25 13:01:17 dari sumber yang terpercaya
Read more »
Kemerdekaan Pers di Sumsel Merosot, Perlu Komitmen Kepala Daerah Hormati Kerja JurnalistikTurunnya Indeks Kemerdekaan Pers Sumsel tidak lepas dari minimnya pemahaman pemerintah mengenai tugas dan fungsi pers.
Read more »