Partai Demokrat merespons putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah aturan batas usia calon kepala daerah (Cakada). Bappilu/Wakil Ketua Bidang Hukum
Bappilu/Wakil Ketua Bidang Hukum Satgas Pilkada DPP Partai Demokrat Anis Fauzan mengingatkan bahwa judicial review itu ada dua macam, yakni uji materi undang-Undang terhadap UUD 1945 yang menjadi wilayah kewenangan Mahkamah Konstitusi ."Ini menjadi kewenangannya Mahkamah Agung ," kata Anis dalam keterangannya, Kamis .
Anis mengatakan, Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 merupakan uji materi PKPU pasal 4 ayat 1 huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bertentangan dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menurut Anis, Putusan MA tersebut tidak menghapus batas usia minimal 30 tahun untuk calon Gubernur dan 25 tahun untuk Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Putusan tersebut hanya mengubah hitungan batas usia itu sejak ditetapkan sebagai calon menjadi setelah dilantik sebagai calon berusia minimal 30 tahun untuk Gubernur dan 25 tahun untuk Wakil GubernurAnis menekankan bahwa secara hukum putusan ini harus dimaknai untuk menjamin kepastian dan kemanfaatan.
Menurut Anis, putusan MA tersebut jangan diasumsikan untuk menguntungkan atau tidak menguntungkan pihak-pihak tertentu.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPU Bali Buka Pendaftaran Cakada jalur Independen: ASN dan TNI-Polri Bisa Daftar, Begini SyaratnyaKPU Provinsi Bali mulai membuka pendaftaran untuk bakal calon kepala daerah dari perseorangan yang akan bertanding di Pilkada serentak 2024.
Read more »
Cakada Jalur Independen Berpotensi Turun, KPU Singgung Faktor KesiapanDari sejumlah kabupatenkota dan provinsi yang menggelar Pemilihan Kepala Daerah Pilkada 2024 pada November mendatang tak banyak calon perseorangan yang menyerahkan syarat dukungan
Read more »
Ternyata, KPU Sudah Ubah Aturan Usia Cakada di Draf Revisi PKPUAturan batas usia pasangan calon kepala daerah (cakada) ternyata sudah diubah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelum putusan Mahkamah Agung (MA)
Read more »
Anggota DPR PDIP Usul KPU Legalkan Money PoliticsLegislator PDIP Minta KPU Legalkan Politik Uang di Pilkada 2024
Read more »
Respons Gugatan PDIP ke KPU di PTUN, Demokrat Optimis Prabowo-Gibran Tetap Dilantik Sesuai JadwalPartai Demokrat optimis Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka tetap dilantik meskipun PTUN mengabulkan gugatan yang diajukan PDIP terhadap KPU RI.
Read more »
Sidang Sengketa Pileg 2024, KPU Bantah Kurangi Suara Demokrat di Dapil Jateng 5Dalam Sidang Sengketa Pileg 2024 di Panel 2, Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (7/5/2024), KPU membantah dalil pemohon yang menyebut pihaknya mengurangi suara Partai Demokrat dan menambah suara PKB di Dapil Jateng 5.
Read more »