Pemindahan ibu kota negara yang dipaksakan dinilai akan mengancam tata air, flora, dan fauna, hingga pencemaran maupun kerusakan lingkungan lainnya. Seluruh dampak ini harus dicermati dengan kajian yang transparan.
Pemandangan di kawasan hutan tanaman industri PT ITCI Hutani Manunggal di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu . Ibu kota negara baru direncanakan akan dibangun di sekitar wilayah ini.
”Pasca-pengesahan Undang-Undang IKN ini, berbagai penolakan sudah dilakukan. Adanya penolakan sejak proses awal secara terus-menerus dilakukan untuk menunjukkan bahwa Kalimantan Timur sudah mengalami krisis yang luar biasa,” ujarnya di Jakarta, Rabu . Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis menunjukkan, pemindahan IKN yang dipaksakan akan mengancam tata air dan risiko perubahan iklim, flora dan fauna, serta pencemaran atau kerusakan lingkungan lainnya. Ancaman tata air terjadi karena tingginya jumlah dan luas konsesi tambang di lokasi IKN sehingga berpengaruh terhadap sistem hidrologi. Sementara ancaman terhadap flora dan fauna diakibatkan tekanan terhadap habitat satwa liar.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat, sepanjang 2021 telah terjadi 3.116 kejadian bencana di Indonesia. Kejadian tersebut didominasi oleh bencana hidrometeorologi, yakni banjir , ”Fakta ini seharusnya bisa menggambarkan betapa daya dukung lingkungan kita sudah semakin menurun. Konsekuensi menurunnya daya dukung lingkungan ini salah satunya terjadi dari meningkatnya kejadian banjir dan tanah longsor,” ujarnya.Pada 2019, koalisi masyarakat sipil juga telah menyusun laporan investigasi tentang permasalahan lingkungan di IKN baru berjudul ”Ibu Kota Baru untuk Siapa?”.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Masyarakat Diajak Cermati Daftar Calon Sementara Pemilu Legislatif 2024KPU mengajak masyarakat mencermati daftar calon sementara (DCS) Pemilu Legislatif 2024. Namun, masyarakat sipil mengkritik langkah KPU yang tak membuka daftar riwayat hidup DCS.
Read more »
KLHK Apresiasi SUCOFINDO Dalam Kelestarian LingkunganSUCOFINDO mengusung program Green Generation di mana SUCOFINDO memiliki layanan yang berfokus pada pengurangan emisi dan kelestarian lingkungan.
Read more »
MLH PP Muhammadiyah Cari Solusi Atasi Kerusakan LingkunganMajelis Lingkungan Hidup atau MLH PP Muhammadiyah menggelar rakernas mencari solusi atasi kerusakan lingkungan seiring pemanasan global.
Read more »
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sebut Telah Buat Satuan Tugas Untuk Mengendalaikan Polusi di JabodetabekMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebut telah membentuk Satuan Tugas untuk pengendalian pencemaran udara untuk menurunkan tingkat polusi di Jabodetabek.
Read more »
Viral, Jejak Digital Hasto PDIP: Dulu Memuji Kini Serang Proyek Food Estate Kejahatan LingkunganPDIP melalui Sekjen Hasto Kristiyanto kritik proyek Food Estate di bawah Menhan Prabowo Subianto sebagai kejahatan lingkungan. Dulu Hasto sempat banggakan proyek tersebut
Read more »
Dituding Kejahatan Lingkungan, Presiden Akui ”Food Estate” yang Dibangun Ada yang Belum BerhasilPresiden Jokowi mengatakan, ”food estate” dibangun untuk antisipasi krisis pangan. Diakui ada yang berhasil, setengah berhasil, dan belum berhasil. Sebelumnya, PDI-P mengkritik implementasinya disalahgunakan parpol.
Read more »