KSPI menyatakan draf RUU Cipta Kerja dalam Omnibus Law klaster ketenagakerjaan harus dibahas ulang.
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nena Wea meminta klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja disusun ulang dengan melibatkan semua pihak, termasuk buruh. Andi mengatakan permintaan itu pula yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dalam pertemuan Rabu lalu, 22 April 2020.'Kami ingin dicabut total dan dibahas drafnya dari awal.
Gani bercerita, dalam suatu pertemuan, Jokowi mengaku mendapat laporan bahwa semua proses sudah dilalui. Ia membantah dan menyatakan bahwa buruh tak dilibatkan sedari awal. 'Saya katakan tidak, yang mana yang sudah dilalui? Saya tak merasa pernah diajak bicara soal draf.'Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengapresiasi penundaan itu dan mengumumkan batalnya rencana aksi 30 April mendatang.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Jokowi Tunda Bahas RUU Omnibus Law, Buruh Batal Demo?Jokowi telah menyampaikan kepada DPR untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, pada hari ini. RUUOmnibusLaw
Read more »
Buruh Batal Aksi 30 April Usai Jokowi Tunda Bahas Omnibus LawKSPI batal menggelar aksi pada 30 April 2020 usai Presiden Joko Widodo dan DPR menunda pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
Read more »
Ancaman Demo Buruh hingga Omnibus Law Cipta Kerja Akhirnya DitundaAncaman demo kelompok buruh urung dilakukan karena Presiden Joko Widodo memutuskan menunda pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja di tengah pandemi Corona.
Read more »
Jokowi Tunda Pembahasan Kluster Ketenagakerjaan di Omnibus Law, Begini Respons KSPIKonfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) angkat suara terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang menunda pembahasan kluster ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja Omnibus Law. OmnibusLaw
Read more »
KSPI Batal Gelar Aksi Menolak Omnibus Law RUU Cipta KerjaAksi unjuk rasa dibatalkan lantaran Presiden Joko Widodo menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.
Read more »
Tenaga Ahli KSP: Jokowi Segera Putuskan Sikap soal Omnibus Law Cipta KerjaDonny menyebut Presiden Jokowi sangat memahami pandangan kelompok buruh yang menolak Omnibus Law Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan.
Read more »