Kepolisian Daerah Maluku menyatakan tidak menghentikan kasus dugaan kekerasan seksual oleh Bupati Maluku Tenggara, M Thaer Hanubun. Mengapa kasus kekerasan yang melibatkan pejabat negara butuh tekanan publik?
Lusi menambahkan, kasus ini sebagai “gambaran situasi korban [kekerasan seksual] pada umumnya di Maluku.”, bukan hanya kekuasaan, tapi akses ke layanan penegakan hukum yang terbatas,” tandasnya.Di sisi lain, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan siap memberi perlindungan darurat bagi korban dan keluarga korban.
Livia bilang, LPSK bisa mengevakuasi korban ke tempat yang lebih aman selama proses hukum berjalan, bahkan setelahnya.“Kita ada mekanisme perlindungan darurat. Biasanya butuh waktu untuk investigasi, dan lain-lain; tapi kalau ada kondisi kedaruratan, bisa diberikan perlindungan darurat. Dan kita bisa merelokasi ke tempat yang lebih aman,” katanya.
BBC News Indonesia telah menghubungi Bupati Maluku Tenggara, M. Taher Hanubun yang dilaporkan dalam kasus ini, namun belum mendapat respons.Komnas Perempuan menempatkan kasus seperti ini dalam klasifikasi kekerasan berbasis gender “ranah negara”., lembaga ini mencatat terjadi peningkatan dua kali lipat kasus kekerasan berbasis gender di “ranah negara”. Pada tahun 2021 pengaduan sebanyak 38 kasus, menjadi 68 kasus pada 2022.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Konflik Rempang, Ketua MPR Desak Aparat Kepolisian Kedepankan Pendekatan HumanismeKetua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendesak aparat kepolisian untuk melakukan pendekatan humanisme dalam menangani konflik di Pulau Rempang.
Read more »
Museum Nasional: Kepolisian periksa 16 saksi terkait kebakaran, sejumlah kalangan mendesak penyelidikan transparanKepolisian telah memeriksa 16 saksi, sementara pihak pengelola belum merilis data koleksi yang rusak. Sejarawan mempertanyakan sistem katalog museum yang semestinya bisa digunakan untuk mendata koleksi yang rusak.
Read more »
Anies: Indonesia Butuh Kepolisian yang Akuntabel, Transparan, dan BersihHal ini disampaikan Anies terkait rencananya mengenai lembaga kepolisian terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024.
Read more »
Anies: Indonesia Butuh Kepolisian yang Akuntabel, Transparan, dan BersihBacapres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyebut, Indonesia butuh kepolisian yang akuntabel, transparan, dan bersih.
Read more »
Kunjungan Puslitbang Kumdil MA ke Sejumlah Pengadilan dan Kepolisian di JatimKunjungan ini untuk menerima berbagai saran hukum di seluruh daerah dalam rangka penelitian dan pengembangan Mahkamah Agung.
Read more »