Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun anggaran 2022.
BADAN Pemeriksa Keuangan RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2022.
Jakarta telah mendapatkan opini WTP atas hasil laporan keuangan sebanyak 6 kali berturut sejak 2017 hingga 2022. Kendati demikian, Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit mengatakan, pihaknya masih menemukan permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah."Terdapat Kelebihan Pembayaran atas Belanja dan denda keterlambatan total senilai Rp45,87 miliar," ujarnya saat rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin .
Adapun kelebihan pembayaran atas belanja senilai Rp11,34 miliar terjadi karena adanya kelebihan perhitungan gaji dan tambahan penghasilan senilai Rp6,39 miliar, kekurangan volume pengadaan barang/jasa sebesar Rp4,06 miliar, kelebihan pembayaran belanja hibah dan bansos senilai Rp878 juta.Sedangkan denda keterlambatan adalah senilai Rp34,53 miliar. Atas permasalahan tersebut telah dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp14,66 miliar.
Persoalan kedua yakni, terkait bantuan Sosial KJP Plus dan KJMU senilai Rp197,55 miliar belum disalurkan kepada penerimanya dan Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar Senilai Rp15,18 miliar tidak sesuai ketentuan."Ada dua bidang tanah fasos fasum yang telah diterima dari pemegang Surat Izin Penguasaan Penggunaan Tanah Rp17,72 Milyar berstatus sengketa, penerimaan aset fasos fasum belum seluruhnya dilaporkan oleh walikota ke BPAD," jelasnya.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
BPK temukan Rp197,55 miliar tidak tersalurkan untuk KJP Plus dan KJMUBPK RI ungkap temuan sebesar Rp197,55 miliar anggaran tahun 2022 di Provinsi DKI Jakarta yang tidak tersalurkan kepada pemegang KJP Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggulan (KJMU).
Read more »
BPK Temukan Rp 197 Miliar Anggaran DKI Tak Disalurkan ke Pemegang KJP Plus dan KJMUBREAKING NEWS BPK RI mengungkap temuan sebesar Rp197,55 miliar anggaran tahun 2022 di Provinsi DKI Jakarta yang tidak tersalurkan kepada pemegang KJP Plus dan KJMU.
Read more »
Gandeng BPK, Misbakhun Dorong Akuntabilitas dan Transparansi Pemda - Jawa Poskinerja pemda diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan diawasi oleh lembaga legislatif demi mewujudkan akuntabilitas.
Read more »
Bau Anyir Proyek BTS Kominfo Telah Terendus Sejak LamaBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut bahwa proyak BTS Kominfo sejak awal memang penuh masalah.
Read more »
DKI Raih WTP 6 Kali Beruntun, Heru Budi Persembahkan untuk Warga JakartaPemprov DKI Jakarta kembali memperoleh opini WTP dari BPK. Heru Budi Hartono mengatakan opini tersebut menjadi penghargaan tertinggi atas pengelolaan keuangan.
Read more »