BPK dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2019 mengungkapkan adanya pemborosan keuangan negara
Pasalnya, penyaluran bantuan program Kementerian Sosial tersebut diberikan kepada 286.936 Keluarga Penerima Manfaat dengan kondisi sosial ekonomi di atas 25 persen.
BPK pun mengungkapkan adanya temuan pembayaran honorarium kepada SDM PKH yang kurang aktif sebesar Rp 4,72 miliar serta realisasi belanja sewa kendaraantahun 2019 yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp 1,4 miliar dan permasalahan pemborosan lainnya sebesar Rp 627,38 juta. Berdasarkan hasil pemeriksaan pemerintah pusat Ikhtisat Hasil Pemerisaan Semester II 2019, BPK mengungkapkan beberapa permasalahan pengelolaan DTKS yang bisa memengaruhi efektivitas dalam penyaluran bantuan sosial.
"Akibatnya, DTKS yang ditetapkan oleh Kemensos sebagai standar penyaluran program bantuan sosial menjadi kurang andal dan akurat," jelas BPK dalam laporan IHPS II 2019 seperti dikutip Kompas.com, Selasa .BPK menilai, penggunaan DTKS belum efektif untuk meningkatkan jumlah Keluarga Penerima Manfaat aktif bantuan sosial nontunai.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
BPK: Penyaluran Bansos Berisiko Tak EfektifBPK mengungkapkan adanya 8 temuan yang memuat 9 permasalahan ketidakefektifan berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengolaan DTKS Kemensos
Read more »
BPK Soroti Kinerja Pengelolaan Utang Hingga Program Pensiun |Republika OnlinePengelolaan utang pemerintah pusat dinilai BPK kurang efektif menjamin biaya minimal.
Read more »
BPK Laporkan Implementasi Kurikulum 2013 Kemdikbud Tak EfektifPemeriksaan dilakukan oleh BPK pada implementasi kurikulum 2013 tahun ajaran 2016-2017 dan tahun ajaran 2018-2019.
Read more »
BPK Sebut Pengelolaan Utang Pemerintah Kurang EfektifBPR menyebut pengelolaan utang oleh Kementerian Keuangan tidak efektif karena strategi pengembangan pasar Surat Berharga Negara (SBN).
Read more »
BPK Temukan 4.000 Kasus Keuangan Negara, Nilainya TriliunanBadan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) mengungkap 4.094 kasus keuangan dari 5.480 permasalahan yang diperiksa.
Read more »
BPK kembalikan uang negara Rp106,13 triliun selama 15 tahunBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI membuat entitas mulai dari pemerintah, BUMN, BUMD dan badan lainnya menyerahkan aset atau menyetor uang ke kas negara, ...
Read more »