PT Pertamina (Persero) buka suara perihal rencana perusahaan yang bakal mengimpor LNG asal Mozambik, Afrika.
Foto: Infografis/Ekspor Gas Indonesia/Edward RicardoPT Pertamina buka suara perihal rencana perusahaan yang bakal mengimpor gas alam cair atau asal Mozambik, Afrika. Hal tersebut menyusul rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan yang meminta rencana tersebut untuk dikaji ulang.
"Dalam laporan BPK tersebut juga terdapat rekomendasi dan saran dari BPK. Tentu akan kita review dan dijadikan bahan evaluasi untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan tersebut," kata Fadjar kepada CNBC Indonesia, Selasa .Fadjar belum dapat membeberkan secara pasti apakah rencana pembelian LNG tersebut akan tetap dilangsungkan. Yang pasti, pihaknya akan tetap melakukan kajian atas rencana tersebut.
Hendra mengungkapkan beberapa permasalahan yang dimuat dalam LHP tersebut. Salah satunya yaitu perencanaan pembelian LNG jangka panjang selama 20 tahun dari Mozambique LNG1 Company Pte. Ltd. "Untuk itu, BPK merekomendasikan jajaran di Pertamina agar melakukan perhitungan ulang untuk memastikan proyeksi kebutuhan LNG yang sebenarnya untuk internal Pertamina dan berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk melakukan pemetaan kebutuhan domestik bersama PLN, industri pupuk, dan lainnya, serta melakukan tindak lanjut atas hasil perhitungan ulang kebutuhan domestik tersebut," ungkap Anggota VII BPK dikutip dalam keterangan tertulis.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
BPK Minta Jokowi Perintahkan Menterinya Penuhi Rekomendasi BPKBPK mendorong pemerintah melakukan upaya efektif untuk menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.
Read more »
BPK: Laporan Keuangan Kemenkominfo 2022 Wajar Dengan PengecualianLaporan keuangan Kemenkominfo wajar dengan pengecualian, saat 81 kementerian/lembaga lainnya wajar tanpa pengecualian.
Read more »
Terima Opini WTP dari BPK, Jokowi: Bukan Prestasi, tapi KewajibanJokowi mengatakan opini WTP tersebut bukanlah sebuah pencapaian atau prestasi, melainkan kewajiban bagi pemerintah pusat dalam menggunakan APBN.
Read more »
Jokowi: Opini WTP dari BPK Bukan Prestasi, tapi KewajibanJokowi mengatakan, masyarakat harus merasakan manfaat dari setiap anggaran yang dikelola kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
Read more »