Kebijakan tersebut merupakan langkah lanjutan dari pemerintah untuk mewujudkan capaian Universal Health Coverage (UHC)
Bagikan Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Tautan Tersalin A- A+ Bisnis.com, JAKARTA— Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mengapresiasi Pemerintah yang terus mendukung implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional , terlebih dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024.
Per 1 Juni 2023, jumlah cakupan kepesertaan Program JKN sudah mencapai 256.649.313 jiwa. Ardi melanjutkan untuk mewujudkan cakupan menyeluruh dibutuhkan dukungan dan kontribusi penuh dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana disebutkan dalan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 untuk lebih proaktif dan optimal dalam menjalankan instruksi tersebut berdasarkan tugas dan fungsi kewenangan masing-masing dalam menjalankan instruksi ini.
Ardi menjelaskan bahwa dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2023 ini juga kembali menegaskan pentingnya keterlibatan kementerian lembaga dalam melakukan koordinansi lintas sektor. Serta mendorong harmonisasi dan integrasi dan langkah-langkah lainnya dalam merealisasikan target yang ditetapkan dalam peta jalan yang dibuat.
Adapun Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024 memiliki visimewujudkan jaminan sosial yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, dirumuskan tiga di antaranya. 3.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Nantikan Kebijakan The Fed, Rupiah Dibuka Terkoreksi ke Rp15.037Rupiah melanjutkan pelemahan ke Rp15.037 per dolar AS seiring dengan penguatan dolar AS menjelang pidato Jerome Powell terkait kebijakan moneter AS.
Read more »
Pergerakan Harga Emas Hari Ini Dibayangi Kebijakan The Fed Soal Suku BungaHarga emas turun tajam menghentikan kenaikan selama tiga hari berturut-turut karena pasar memperkirakan The Fed akan menaikkan suku bunga.
Read more »
Indonesia Dianggap Perlu Pertimbangkan Kebijakan Teknologi AIIndonesia perlu mempertimbangkan sikap dan kebijakan terkait kecerdasan buatan (AI) dengan beberapa pendekatan yang penting.
Read more »
Di balik kebijakan EUDR yang ciptakan diskriminasi ekologisSaat ini dunia internasional tengah fasih membicarakan bagaimana krisis perubahan iklim dapat mengancam peradaban. Mulai dari perubahan cuaca yang tidak ...
Read more »
Kebijakan Pengendalian Resistensi Antimikroba Perlu DiperkuatKebijakan pengendalian resistensi antimikroba baik sektoral maupun lintas sektor saat ini belum cukup ideal. Kesehatan AdadiKompas Kompas58
Read more »
BEM UI rilis rekomendasi kebijakan penanganan polusi udara DKIBEM UI rilis laporan kajian bertajuk 'Kajian Evaluasi dan Rekomendasi terhadap Permasalahan Polusi Udara di DKI Jakarta' yang disusun sebagai kado peringatan 496 tahun ibu kota RI.
Read more »