Said Iqbal mengatakan, pemberlakuan WFH bagi pekerja di Jakarta harus memperhitungkan perlindungan nasib buruh.
Foto: Suasana buruh dari Jabodetabek, Purwakarta, Karawang, Serang, dan Cilegon yang tergabung dalam Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia berunjuk rasa di depan Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi pada hari ini, Rabu . - Demi mengatasi permasalahan polusi udara yang semakin memburuk di Jakarta, Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada jajarannya, salah satunya dengan menerapkan hybrid working hingga mengaktifkan kembali work from home .
Faktor pertama, adanya PLTU yang dikabarkan berlokasi di sekitar Jakarta. Dan faktor kedua disebabkan oleh kendaraan bermotor."Ini tidak adil, karena polusi udara bukan penyakit, penyebab polusi udara itu siapa? Banyak faktor. Dari berbagai informasi adanya PLTU di sekitar Jakarta menambah beban polusi udara," kata Said Iqbal dalam Konferensi Pers Partai Buruh, Senin ."Kedua, asap kendaraan bermotor. Para pejabat aja nggak pake transportasi publik.
"Misal yang biasa 2 shift, shift 1 masuk hari ini, shift 2 nya libur. Besok, shift 1 nya libur, shift 2 nya masuk. Itu kan aturan jam kerja. Memang dipikir buruh pabrik itu bukan manusia? Jadi kebijakan macam apa kayak gini, ada ketidakadilan dan diskriminasi," ujarnya. Selain itu, Said Iqbal juga menilai para buruh pabrik juga harus mendapat perlindungan."Sudah tahu itu polusi udara maka WFH, memang buruh di pabrik nggak perlu dilindungi? Pakai motor lagi, terbuka kan, kalo mobil masih untung," lanjutnya.Dia memberikan contoh,"Misal di Pulogadung, Transjakarta memang sampai di depan jalan utama, terus ke dalamnya naik apa? Bus jemputan nggak ada, nah orang yang kerja di pabrik ini gimana dengan dampak polusi udara?.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Begini Kondisi Jalanan di Jakarta Selatan usai Diberlakukan WFH JakartaKebijakan WFH Jakarta ini dilakukan untuk menekan polusi udara di Ibu Kota yang kian memburuk.
Read more »
Pemprov DKI Jakarta Larang Keras ASN Pergi Mudik dan Keluyuran Meski WFH: Harus Kerja!Hari pertama kebijakan work from home (WFH) 50 persen bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melarang ASN pergi mudik meskipun WFH.
Read more »
KTT ASEAN 2023, ASN di Jakarta WFH, Ini Jadwal dan AturannyaWFH diterapkan selama masa persiapan dan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN di Jakarta pada 5-7 September 2023.
Read more »
Infografis Jakarta Uji Coba WFH 50 Persen PNS 21 Agustus 2023Pemprov DKI Jakarta akan uji coba work from home alias bekerja dari rumah selama 3 bulan. Kebijakan WFH ini terutama diterapkan menjelang KTT ASEAN. Hanya saja, masalah polusi udara juga menjadi perhatian pemerintah pusat.
Read more »
ASN DKI Jakarta yang Dilarang WFH Selama KTT ASEAN: Sektor Kesehatan hingga KeamananTerdapat kebijakan ASN di DKI Jakarta untuk melaksanakan hybrid working. Berikut ini ASN yang dilarang WFH selama KTT ASEAN.
Read more »