Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Bintan R. Saragih menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion atas putusan MKMK ...
Jakarta - Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Bintan R. Saragih menyatakan pendapat berbeda atau atas putusan MKMK terhadap Ketua MK Anwar Usman yang terbukti melakukan pelanggaran berat atas kode etik dan perilaku hakim konstitusi.
Menurut Bintan, seharusnya hakim terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran berat diganjar sanksi pemberhentian tidak dengan hormat karena telah diatur pada Pasal 41 huruf c dan Pasal 47 Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023 tentang MKMK. Di sisi lain, Bintan mengaku gembira karena anggota MKMK saling memahami dalam memeriksa dan memutus laporan masyarakat yang masuk.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Beda Pendapat, Anggota MKMK Bintan Saragih Minta Anwar Usman Diberhentikan dengan Tidak HormatAnggota MKMK Bintan Saragih dissenting opinion dalan putusan kode etik MK, ia meminta Anwar Usman diberhentikan dengan tidak hormat dari MK karena pelanggaran berat
Read more »
Dissenting Opinion, Anggota MKMK Bintan Saragih Minta Anwar Usman Dipecat Tak Hormat dari MKSalah satu anggota MKMK Bintan R Saragih memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion atas putusan tersebut, yakni sanksi pemberhentian dengan hormat.
Read more »
Tak Terima Cuma Dicopot, Bintan Saragih: Seharusnya Anwar Usman Diberhentikan Tidak Hormat dari Ketua MKMenurut dia, pemberhentian tidak hormat itu layak diberikan kepada Anwar Usman lantaran terbukti melakukan pelanggaran berat.
Read more »
Jelang Putusan MKMK, Denny Indrayana Harap Anwar Usman Dipecat dan Putusan MK Perkara 90 DibatalkanJelang putusan MKMK, Denny Indrayana berharap Anwar Usman diberhentikan secara tidak hormat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.
Read more »
Guru Besar Ramai-ramai Kawal MKMK, Desak Anwar Usman Disanksi BeratSebanyak 15 guru besar menilai Ketua MK Anwar Usman telah jelas terbukti melanggar kode etik di balik putusan syarat capres-cawapres.
Read more »