Berakhirnya status ibu kota ini lantaran implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).
Berakhirnya status ibu kota ini lantaran implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Seperti dikutip dari Harian Kompas, Rabu (6/3/2024), Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) Supratman Andi Agtas mengatakan statusSupratman menjelaskan dua tahun setelah UU IKN diundangkan sejak 15 Februari 2022, ketentuan dalam UU Nomor 29 Tahun 2007 dinyatakan diubah.
Ini sesuai ketentuan dalam Pasal 41 ayat (2) UU IKN yang berbunyi:"Paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia diubah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang In
Ibu Kota Jakarta Undang-Undang Perubahan Status
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Megawati: Jangan Kesengsem Milih Orang karena Dikasih Bansos, Cuma Beras 10 Kg Langsung KelengerMegawati secara khusus mengingatkan kepada ibu-ibu agar tak mudah kesengsem setelah diberi bansos.
Read more »
Ibu Kota Indonesia Akan Pindah ke Nusantara di Kalimantan TimurKepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan bahwa meskipun ibu kota Indonesia akan pindah ke Nusantara di Kalimantan Timur, Jakarta tetap menjadi pusat bisnis dan keuangan. Indonesia juga memiliki MoU dengan Kazakhstan dan rencananya dengan Canberra.
Read more »
Melihat Perdesaan yang Tersisa di Jakarta, Masih Asri dan Letaknya di Pinggir Sungai CiliwungBanyaknya pepohonan dan area hijau membuat kawasan ini jadi wajah lain Ibu Kota Jakarta
Read more »
Undang Rihanna ke Pranikah Anaknya, Mukesh Ambani Punya Kekayaan Rp 1.834 TMukesh Ambani menggelar perayaan pranikah putra bungsunya dengan mengundang Rihanna dengan bayaran Rp 99,3 miliar.
Read more »
Mahkamah Konstitusi Mengabulkan Sebagian Uji Materiil Syarat Pengangkatan Jaksa AgungMahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materiil mengenai syarat pengangkatan Jaksa Agung dalam UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Read more »