Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, transaksi perdagangan karbon akan berlangsung secara tertutup antarpengusaha PLTU batubara. Ada kekhawatiran ini akan memicu transaksi fiktif tanpa realisasi. Ekonomi AdadiKompas
Menteri KeuanganIndrawati mengatakan, sebanyak 99 PLTU batubara akan mengikuti perdagangan karbon pada 2023. Jumlah itu setara dengan 33.565 megawatt atau 86 persen dari total kapasitas PLTU di Indonesia. Faktor jumlah karbon dioksida ekuivalen setiap PLTU akan dimasukkan secara bertahap dalam sistem perdagangan karbon.
Menurut Sri Mulyani, sistem perdagangan karbon, termasuk penerapan pajak karbon Rp 30.000 per ton CO2e, di Indonesia akan diterapkan secara bertahap dan hati-hati. Hal ini untuk menghindari dampak negatif dari setiap instrumen sehingga perekonomian Indonesia dapat terus berlanjut, baik dari sisi pertumbuhan, stabilitas, maupun transformasi.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Sri Mulyani Pede Pertumbuhan Ekonomi Tetap EkspansifMenteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai kondisi perekonomian global masih akan membayangi laju perekonomian domestik.
Read more »
Sri Mulyani Optimistis soal Target Pendapatan Negara Rp2.463 TriliunMenteri Keuangan Sri Mulyani optimistis target penerimaan negara dapat tercapai pada akhir tahun.
Read more »
Sri Mulyani Ungkap Syok yang Bakal Dihadapi Dunia Setelah PandemiMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan, syok yang akan mempengaruhi struktur perekonomian dunia ke depan.
Read more »
Sri Mulyani: Penerapan Pajak Karbon Akan Dilakukan BertahapMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerapan pajak karbon itu dilakukan secara hati-hati dan bertahap.
Read more »
Heboh Parpol Minta IKN Ditunda, Sri Mulyani Buka SuaraPembangunan IKN diminta ditunda oleh dua fraksi DPR. Menteri Keuangan, Sri Mulyani buka suara soal permintaan tersebut.
Read more »
Sri Mulyani Siapkan Anggaran hingga Rp477 Triliun untuk Infrastruktur, Termasuk IKNUsulan alokasi anggaran untuk infrastruktur tersebut tertuang dalam dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024.
Read more »