Bawaslu Indramayu meminta KPU memperbaiki DPS untuk Pemilu 2024.
Bawaslu Kabupaten Indramayu menggelar rilis pers terkait data warga meninggal dunia yang masih masuk daftar pemilih sementara untuk Pemilu 2024 di Sentra Gakkumdu Indramayu, Jawa Barat, Selasa .
Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu, Nurhadi, mengatakan, pihaknya menemukan data 216 warga yang sudah meninggal dunia tercantum dalam DPS. Menurut Nurhadi, Bawaslu sudah bersurat ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu, yang berisi saran perbaikan DPS. Bawaslu merekomendasikan KPU mencoret data warga yang sudah meninggal dunia dari DPS.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DPS Pemilu 2024 Lebih 205 Juta Orang, KPU: Sangat Mungkin Terjadi PerubahanKPU RI sudah menetapkan daftar pemilih sementara (DPS) untuk Pemilu 2024 mencapai 205.853.518 orang. Angka tersebut merupakan DPS yang berada di dalam maupun luar negeri.
Read more »
KPU Minta Parpol Peserta Pemilu 2024 Cermati DPSTotal DPS Pemilu 2024 yang diumumkan KPU tercatat lebih dari 205 juta. Angka itu termasuk daftar pemilih yang di dalam maupun luar negeri.
Read more »
KPU Akui Masih Ada 616 Ribu Data Ganda dalam DPS Pemilu 2024 |Republika OnlineData ganda ini akan dihapus sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap.
Read more »
KPU Yakin Gugatan Partai Berkarya Langgar Kompetensi Absolut |Republika OnlinePengacara KPU sebut perkara ini semestinya disidangkan oleh Bawaslu atau PTUN
Read more »
KPU Salatiga Tuding Bawaslu Tidak Paham RegulasiRADARSEMARANG.ID, Salatiga - Menanggapi pernyataan Ketua Bawaslu Kota Salatiga yang diberitakan dibeberapa sebelumnya, KPU Kota Salatiga merespons. 'Meskipun sudah beberapa kali disampaikan dalam rapat pleno dan forum koordinasi, ada beberapa regulasi yang tidak dipahami oleh Bawaslu terkait deng
Read more »
Hindari Fitnah, KPU RI Minta KPU Provinsi Tidak Dirikan TPS di Dalam PesantrenKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI menegaskan kepada seluruh KPU Provinsi agar tidak mendirikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Lokasi Khusus (Loksus) di dalam area pesantren.
Read more »