Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempercepat penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pencalonan Kepala
Badan Pengawas Pemilihan Umum mendorong Komisi Pemilihan Umum mempercepat penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Kepala Daerah. Bawaslu Ajak Jurnalis Pelototi Pilkada 2024
Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menjelaskan, penyusunan regulasi teknis tersebut harus segera dilakukan karena beberapa hal, yakni terkait jadwal tahapan pendaftaran calon dan juga keluarnya putusan Mahkamah Agung terkait batas usia calon kepala daerah . "Kan tahapan dan jadwalnya sudah ditetapkan oleh KPU ya. Nah sekarang kita ingatkan terus," ujar Lolly kepada wartawan, pada Rabu .
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu itu menyatakan, desakan kepada KPU tersebut juga dilatarbelakangi tahapan pemilihan kepala daerah 2024 beberapa bulan lalu tidak punya regulasi teknis yang baru."Misalnya kemarin itu untuk pencalonan perseorangan. Kami langsung berkomunikasi ke Pak Idham , kalian pakai PKPU yang mana? Kan PKPU-nya belum keluar," urainya.
"Kacamata Bawaslu akhirnya juga menggunakan PKPU yang belum direvisi. Karena selagi belum ada PKPU yang baru, masih berlaku PKPU yang lama. Kan begitu," sambung Lolly mengakhiri.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Tak Buat Aturan Pencalonan Kepala Daerah Independen, KPU Kembali DilaporkanKomisi Pemilihan Umum (KPU) kembali dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) karena diduga melanggar administrasi pemilihan umum (pemilu). Namun,
Read more »
Pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan Pilkada di PaluPelantikan panitia pemilihan kecamatan PPK oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Palu di Palu Sulawesi Tengah
Read more »
Bawaslu Awasi KPU Tindaklanjut Putusan MA Soal Batas Usia CakadaBadan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akan mengawasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait tindaklanjut putusan Mahkamah Agung (MA) atas uji materiil
Read more »
Legislator PAN Kesal Pimpinan KPU dan Bawaslu Tak Hadiri RDP AnggaranSejumlah pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tidak hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan
Read more »
KPU dan Bawaslu Diusulkan Gabung jadi Badan Penyelenggara PemiluBadan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) diusulkan untuk digabung menjadi satu lembaga yang disebut Badan Penyelenggara
Read more »
KPU Klaim Telah Kembalikan Seluruh Kelebihan Uang Perjalanan Dinas ke Kas NegaraPihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengklaim telah mengembalikan kelebihan anggaran perjalanan dinas ke kas negara.
Read more »