Plt. Kepala Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Rahmat menyebut para Pj berpotensi membangun infrastruktur politik ketika menjabat.
Rahmat menjelaskan pada dasarnya, Pj itu bukan pejabat politik, melainkan pejabat administratif yang bertugas melaksanakan pelayanan pemerintahan di daerah.
"Apakah itu perlu diperhatikan. Misalnya, kalau itu dibangun sebagai infrastruktur politik untuk ke depan, maka mungkinkah kita harus berpikir bahwa ada aturan yang mempertegas pejabat pemerintah yang posisinya sebagai Pj itu misalnya ditegaskan dalam aturan legal-formalnya tidak boleh maju di dalam Pilkada berikutnya," ujar Rahmat dikutip dari YouTube Bawaslu RI, Jumat .
"Karena itu berpotensi terhadap isu yang hari ini akan kita launching tentang netralitas ASN," ujarnya.Dalam kesempatan itu, Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengungkap sepuluh provinsi dengan kerawanan tertinggi terkait isu netralitas ASN. Lolly pun berpesan agar sepuluh provinsi itu memiliki upaya pencegahan yang tepat. Menurutnya, pola ketidaknetralan ASN paling banyak terjadi dalam pelaksanaan Pilkada.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
PDIP Tunggu Surat Bawaslu soal Kepala Daerah Ajak Dukung GanjarDjarot mengonfirmasi soal ajakan kepala daerah dari PDIP untuk mengajak pilih Ganjar, dan menyatakan itu bukan pelanggaran.
Read more »
Bawaslu sebut video kepala daerah ajak dukung bacapres melanggar hukumBadan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyebut video kepala daerah yang menyatakan dukungan dan mengajak masyarakat mendukung bakal calon presiden (capres) ...
Read more »
Butuh Regulasi Penjabat Kepala Daerah yang Terindikasi Bawaslu Maju PilkadaMajunya penjabat kepala daerah dalam pilkada juga berpotensi melanggar netralitas ASN. Perlu regulasi untuk menganitipasi potensi tersebut di daerah.
Read more »
Video Kepala Daerah Ajak Dukung Capres Melanggar Hukum, Menurut BawasluBawaslu menyebut video kepala daerah yang menyatakan dukungan dan mengajak masyarakat mendukung bakal calon presiden tertentu melanggar Pasal 283 UU tentang Pemilu.
Read more »
Dorong Indonesia dengan Riset, Kepala BRIN: Jangan Sampai Terjebak di Middle IncomeKepala BRIN, Laksana Tri Handoko, ingin mendorong ekosistem riset di tahun ke-2 BRIN. Hal ini dalam rangka menuju Indonesia emas 2045.
Read more »
SKK Migas Dorong Percepatan Penerbitan Aturan Skema Kontrak Bagi HasilSKK Migas tengah mempercepat penerbitan kebijakan fleksibilitas kontrak bagi hasil.
Read more »