BAP DPD RI Menjembatani Aduan Masyarakat soal Hutan Adat BAPDPDRI
jpnn.com - JAKARTA- Badan Akuntabilitas Publik DPD RI menindaklanjuti pengaduan yang diajukan Pengurus Koperasi Serba-Usaha Halilintar Provinsi Riau, Dewan Pimpinan Pusat Borneo Sarang Paruya Provinsi Kalimantan Tengah, Masyarakat Adat Desa Pantai Raja Provinsi Riau, dan Masyarakat Adat Negeri Hatu Provinsi Maluku Tengah.“BAP DPD RI hanya mengeluarkan rekomendasi dan tidak menjanjikan lagi untuk memediasi dengan instansi terkait.
Baca Juga:Ajiep menjelaskan sebelum pengaduan ini masuk ke BAP DPD RI, masyarakat juga telah dimediasi oleh berbagai pihak, tetapi belum menemukan titik terang.“BAP hanya mendukung dan merekomendasi. Kami akan mengeluarkan surat kepada gubernur dan bupati untuk menindaklanjuti kesepakatan sebelumnya. Untuk masyarakat Borneo Sarang Paruya tinggal menunggu PK ,” katanya.
Baca Juga:Senator asal Sulawesi Selatan itu mengatakan bahwa Kementerian LHK juga berjanji akan menjamin semua permasalahan Hak Guna Usaha di hutan adat. Pihaknya akan membantu dan mendukung masyarakat sesuai ketentuan yang ada. “Kementerian LHK saat ini tengah gencar menyosialisasikan penetapan hutan adat. Jika bicara hutan adat, hal itu berkaitan dengan kewenangan daerah maka harus ada perda dulu. Atas dasar itu Kementerian LHK mengeluarkan keputusan. Namun, jika perda itu lama maka cukup peraturan dari bupati,” kata Ajiep.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
LPSK Belum Proses Aduan Perlindungan Bripka Andry soal Setor Rp 650 Juta ke AtasanKetua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan, hingga kini Bripka Andry Darma Irawan masih belum melengkapi sejumlah persyaratan untuk mendapatkan perlindungan.
Read more »
Terima 340 Aduan Karyawan Belum Dapat THR, Disnakertransgi DKI: 200 Masih Dalam ProsesUmumnya perusahaan yang belum membayar THR karyawannya beralasan terdampak pandemi Covid-19, hingga usaha telah tutup.
Read more »
Sejumlah Persoalan Mengapa Aduan THR Lebaran 2023 di Jakarta Belum Semua TertanganiSejumlah pegawai di wilayah DKI Jakarta mengaku belum mendapatkan tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2023 sampai saat ini.
Read more »
DPD RI Usul Tambahan Anggaran Rp 166 M, Buat Apa Saja?DPD RI mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp 166 M di 2024. Sekjen DPD kepindahan tugas ke IKN menjadi salah satu pertimbangan.
Read more »
Warga Lampung Bantah Dukungan untuk Petahana DPD RI Jihan Nurlela, KPU Beri PenjelasanViral di media sosial seorang wanita berhijab membantah soal dukungannya kepada calon anggota DPD dari Lampung Jihan Nurlela.
Read more »
DPR Kritisi Anggaran Renovasi Toilet DPD RI Capai Rp 4,8MAnggota Komisi III DPR, I Wayan Sudirta menyoroti rencana DPD yang menganggarkan Rp14,4 miliar untuk renovasi ruang kerja anggota dan Rp4,8 miliar untuk renovasi toilet.
Read more »