Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyiapkan daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) ...
Tangkapan layar - Suasana rapat kerja Baleg DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin . ANTARA/Melalusa Susthira KJakarta - Badan Legislasi DPR RI menyiapkan daftar inventarisasi masalah Rancangan Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
Dia lantas merinci bahwa DIM yang telah disiapkan itu berjumlah 137 DIM bersifat tetap, 98 DIM itu bersifat substansi, dan 63 DIM bersifat perubahan redaksional. Dia mengatakan bahwa nantinya pembahasan RUU RPJPN 2025-2040 tidak akan dilakukan terburu-buru dan akan mendengarkan pandangan dari fraksi-fraksi atas RUU tersebut.
Saat rapat berlangsung, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menjelaskan RUU RPJPN 2025-2045 akan menjadi arah dan prioritas pembangunan yang menyeluruh, serta panduan utama pembangunan nasional yang dilaksanakan secara inklusif dan komprehensif oleh seluruh komponen bangsa selama 20 tahun ke depan hingga tahun 2045.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi III DPR minta pemerintah kirim kembali DIM revisi UU NarkotikaWakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh mengatakan bahwa pihaknya meminta pemerintah untuk mengirimkan kembali daftar inventarisasi masalah (DIM) ...
Read more »
Revisi UU TNI dan Polri Layak Dihentikan, Presiden Diminta Tak Keluarkan SurpresPresiden Jokowi diharapkan tidak mengeluarkan surpres persetujuan pembahasan RUU TNI dan RUU Polri.
Read more »
Menkopolhukam bahas peran Bakamla saat rapat Pansus RUU Kelautan DPRMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto membahas peran Badan Keamanan Laut (Bakamla) saat melaksanakan rapat kerja bersama ...
Read more »
DPR AS loloskan RUU untuk jatuhkan sanksi bagi ICC terkait IsraelKomite Regulasi DPR AS meloloskan rencana undang-undang (RUU) yang menjatuhkan sanksi bagi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sebagai respons atas permintaan ...
Read more »
Paripurna DPR Setujui RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak Jadi UURapat Paripurna DPR mengesahkan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) pada Fase 1000 Hari Pertama Kehidupan menjadi undang-undang.
Read more »
DPR RI setujui RUU KIA jadi undang-undangRapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) pada ...
Read more »