Baleg: DPR-Pemerintah Ingin Klaster Ketenagakerjaan Dicabut dari RUU Ciptaker

Malaysia News News

Baleg: DPR-Pemerintah Ingin Klaster Ketenagakerjaan Dicabut dari RUU Ciptaker
Malaysia Latest News,Malaysia Headlines
  • 📰 SINDOnews
  • ⏱ Reading Time:
  • 52 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 24%
  • Publisher: 51%

Wakil Ketua Baleg DPR, Willy Aditya menyebut bahwa bukan hanya Ketua DPR Puan Maharani dan Fraksi Gerindra yang menginginkan...

Wakil Ketua Baleg DPR, Willy Aditya menyebut bahwa bukan hanya Ketua DPR Puan Maharani dan Fraksi Gerindra yang menginginkan agar klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law RUU Ciptaker dihentikan pembahasannya. Foto/dpr.go.id- Wakil Ketua Badan Legislasi DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Willy Aditya menyebut bahwa bukan hanya Ketua DPR Puan Maharani dan Fraksi Gerindra yang menginginkan agar klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dihentikan pembahasannya.

Bahkan, mayoritas fraksi di DPR dan juga pemerintah ingin agar klaster itu dicabut dari RUU Ciptaker. “Terkait statement Ketua DPR saya kira itu bahasa tersirat dari keinginan yang sama dengan kami di Nasdem. Sebab tidak mungkin juga Mbak Puan akan statement langsung meminta Baleg untuk tidak membahas atau mengeluarkan klaster itu dari RUU. Itu tidak etis. Secara politik itu juga tidak bagus.

Willy melihat mayoritas fraksi di Baleg DPR pun sudah satu pemahaman bahwa klaster ketenagakerjaan yang banyak mendapatkan penolakan dari masyarakat agar dicabut dari RUU Ciptaker.Bahkan, lanjut Willy, pemerintah pun nampaknya mulai satu pemahaman bahwa klaster ketenagakerjaan ini semestinya dicabut. Terlebih, setelah presiden bertemu dengan perwakilan 3 serikat buruh.

“Pemerintah sendiri juga tampaknya sudah sepemahaman, utamanya pasca pertemuan presiden dengan perwakilan 3 serikat buruh. Dan ini bagus. Ini artinya proses komunikasi dan demokrasi berjalan dengan baik,” jelas Anggota Komisi I DPR ini.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SINDOnews /  🏆 40. in İD

Malaysia Latest News, Malaysia Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ketua DPR Minta Baleg Tunda Pembahasan Kluster KetenagakerjaanKetua DPR Minta Baleg Tunda Pembahasan Kluster KetenagakerjaanKetua DPR Puan Maharani meminta Badan Legislasi atau Baleg DPR menunda pembahasan pasal-pasal yang masuk dalam kluster ketenagakerjaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.
Read more »

Puan Minta Baleg DPR Tunda Bahas Pasal di RUU Cipta Kerja | Republika OnlinePuan Minta Baleg DPR Tunda Bahas Pasal di RUU Cipta Kerja | Republika OnlinePuan minta tunda bahas Pasal Ketenagakerjaan karena menunggu masukan serikat pekerja
Read more »

Baleg DPR Tunda RDPU Perdana RUU Ciptaker | Republika OnlineBaleg DPR Tunda RDPU Perdana RUU Ciptaker | Republika OnlineRDPU pada Kamis (23/4) berlangsung terbuka untuk masyarakat.
Read more »

Puan Minta Baleg DPR Tunda Bahas Kluster Ketenagakerjaan di RUU CiptakerPuan Minta Baleg DPR Tunda Bahas Kluster Ketenagakerjaan di RUU CiptakerMenurut Puan pembahasan pasal-pasal terkait ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja ditunda selain karena semua pihak sedang fokus pada penanganan pandemi COVID-19. RUUCiptaKerja
Read more »

DPR Minta Baleg Tunda Bahas Pasal Naker RUU Hak Cipta | Republika OnlineDPR Minta Baleg Tunda Bahas Pasal Naker RUU Hak Cipta | Republika OnlineDiharapkan dengan penundaan ini DPR juga mendapat masukan dari serikat pekerja
Read more »

DPR Desak Pemerintah Benahi Data Bansos Terdampak CoronaDPR Desak Pemerintah Benahi Data Bansos Terdampak CoronaSetelah mendapat paparan dari Mensos, Ketua Komisi VIII DPR RI mendesak agar pemerintah tak terpaku dengan data lama untuk memberikan bansos terdampak corona.
Read more »



Render Time: 2025-02-25 21:01:45