Meski demikian, Hakim PT DKI Jakarta menegaskan tidak ada larangan terhadap kondisi rangkap jabatan yang diindikasi terjadi pada Partai Prima.
Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan anggota dari Partai Prima teridentifikasi rangkap jabatan.Sehingga, hal tersebut tak mengurangi kelayakan verifikasi administrasi Partai Prima untuk ikut dalam bursa Pemilu 2024, yang sebelumnya dinyatakan"belum lengkap oleh Komisi Pemilihan Umum .
KPU mengajukan banding terhadap keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal penundaan Pemilu yang awalnya digugat oleh Partai Prima.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
PT DKI Kabulkan Banding KPU Atas Partai Prima soal Penundaan Pemilu 2024, Putusan PN Jakspus BatalPT DKI Kabulkan Banding KPU Atas Partai Prima soal Penundaan Pemilu 2024
Read more »
PT DKI Nyatakan PN Jakpus Tak Berwenang Adili KPU Vs Partai PrimaPengadilan Tinggi Jakarta menyatakan PN Jakpus dinyatakan tidak berwenang mengadili gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) melawan KPU RI.
Read more »
Besok, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Bacakan Vonis Banding Ferdy Sambo Cs, Sidang Terbuka untuk Umum - Tribunnews.comMajelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta akan membacakan putusan banding yang akan diajukan Ferdy Sambo pada besok, Rabu (12/4/2023). Sidang akan digelar terbuka untuk umum. (ist) FerdySambo
Read more »
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Kabulkan Banding KPU, Batalkan Putusan Penundaan Pemilu 2024Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding KPU dengan membatalkan putusan PN Jakarta Pusat.
Read more »
Didaulat jadi Best CEO BPD, Dirut Bank DKI : Hadiah Istimewa HUT Bank DKI ke 62Di bawah kepemimpinannya, Bank DKI juga berhasil meraih predikat sebagai 20 Bank Terbaik dan satu-satunya BPD di Indonesia yang masuk dalam jajaran World's Best Banks versi majalah Forbes
Read more »
Buntut 2 Pejabat DKI Diduga Flexing, Sekda DKI Rumuskan Aturan Larangan Pamer Kekayaan Bagi ASNTanpa adanya Instruksi Gubernur (Ingub) larangan pamer kekayaan itu pun, sebenarnya ASN DKI tidak diperbolehkan flexing.
Read more »