Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap soal progres revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor
Menurut Airlangga aturan tersebut tinggal menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo.
"Semua sudah kita minta untuk kirim paraf. Cuma nunggu proses aja, nunggu proses penandatanganan. Sudah sepakat ini," ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu .Saat ditanya kapan aturan tersebut selesai digodok, Airlangga memberi jawaban singkat."Mudah-mudahan bulan ini," sambungnya.Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menjelaskan revisi PP 1/2019 selesai dibahas.
"Pak menteri sudah mengirimkan draft ke Mensesneg. Tinggal tanda tangan saja," kata Susiwijono beberapa waktu lalu. Sementara itu, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian Elen Setiadi menjelaskan, aturan DHE yang berlaku saat ini belum optimal. Sanksi administratif tak terlalu besar dan tidak terlalu merugikan pelanggan.Sebagai informasi, dalam aturan terbaru rencananya eksportir harus menahan dolar hasil ekspornya di perbankan dalam negeri selama 3 bulan, dari semula 1 bulan. Susiwijono menuturkan dengan peraturan baru ini ada berbagai manfaat bagi Indonesia.
"Dengan adanya DHE itu seluruh hasil ekspor betul-betul masuk ke sistem keuangan kita. Manfaatnya banyak sekali, teman-teman di bank sentral bisa mulai stabilisasi nilai tukar, perkuat cadangan devisa kita," paparnya.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Revisi Aturan Devisa Hasil Ekspor Rampung April 2023Pemerintah terus mengejar revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur devisa hasil ekspor (DHE).
Read more »
Menko Airlangga: Revisi Aturan Devisa Hasil Ekspor Selesai Bulan Ini | merdeka.comMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) diproyeksikan selesai bulan April.
Read more »
18 Tahun Terbengkalai, Pengembangan Kawasan Batam Dilanjutkan |Republika OnlineRevisi PP tentang Devisa Hasil Ekspor diharap bisa segera diterbitkan.
Read more »
Nelayan Kupang Berharap Ekspor Ikan Langsung dari NTT |Republika OnlineEkspor ikan dilakukan dari Surabaya atau Bali sehingga tak ada ekspor dari NTT.
Read more »
Pemerintah Anggarkan DBH Sawit Rp 3,4 Triliun untuk 350 Daerah |Republika OnlineAlokasi dana bagi hasil perkebunan sawit berasal dari pungutan ekspor dan bea keluar.
Read more »
Jangan Kaget, Ternyata AS Penikmat Terbesar ke-7 Nikel RIKementerian Perdagangan RI membeberkan bahwa AS bukanlah negara tujuan utama ekspor produk hasil hilirisasi nikel Indonesia.
Read more »