JPNN.com : Sekretaris Jenderal Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia Garindra Kartasasmita menyarankan pasal zat adiktif diatur tersendiri.
jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia menilai pengaturan zat adiktif, seperti produk tembakau, seharusnya terpisah secara mandiri dan tidak digabung dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Kesehatan yang sedang disusun pemerintah sebagai aturan turunan dari Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan .
“Tidak apa jika RPP Kesehatan ingin diselesaikan, tetapi untuk membantu hal tersebut biarlah zat adiktif ini dikeluarkan dari RPP, kemudian dibuat PP sendiri. Jadi, jangan sampai zat adiktif ini menghambat RPP Kesehatan, sehingga RPP Kesehatan tidak bisa selesai pada waktunya,” kata Garindra dalam keterangannya, Rabu .
Namun, dia menyayangkan aturan turunan yang disusun dalam RPP Kesehatan tidak mengikuti aturan payungnya, yaitu UU.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Cristiano Ronaldo Ingin Bermain di Piala Dunia 2026, Ingin Meniru 3 Pemain Legendaris Berikut IniCristiano Ronaldo menunda rencana pensiun dengan tujuan bermain di Piala Dunia 2026. CR7 menyatakan keinginannya untuk memperpanjang karier.
Read more »
Asosiasi: MotoGP dongkrak hunian hotel di Mataram hingga 90 persenAsosiasi Hotel Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyebutkan ajang MotoGP Lombok di Sirkuit Mandalika pada 13-15 Oktober 2023, mampu mendongkrak tingkat ...
Read more »
Asosiasi Rokok Elektrik Minta Pemerintah Perhatikan Ekosistem IHTJPNN.com : Asosiasi rokok elektrik meminta pemerintah memperhatikan ekosistem Industri Hasil Tembakau (IHT).
Read more »
Asosiasi pengusaha sebut investor lokal dibutuhkan untuk bangun IKNKetua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, dukungan pengusaha lokal dibutuhkan untuk menumbuhkan investasi di Ibu ...
Read more »
OJK Bakal Atur Bunga Layanan Pinjol, Asosiasi Minta Jangan Turun LagiOtoritas Jasa Keuangan bakal segera menerbitkan aturan baru yang akan menentukan batasan bunga layanan pinjaman online (pinjol).
Read more »