Asosiasi Pemandu Gunung Resah Kebijakan Koster, Mudiada: Tolong Diskusi Dahulu Pak! gunung
bali.jpnn.com, DENPASAR - Kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster melarang seluruh aktivitas pendakian di 22 gunung yang ada di Pulau Dewata membuat resah para pendaki dan pemandu gunung.
Ketua APGI Bali I Ketut Mudiada mengatakan dengan adanya diskusi, maka akan melahirkan regulasi yang terstruktur dan jelas dalam rangka menjaga kesucian gunung. “Diskusi publik mungkin diperlukan untuk menyerap aspirasi dari kalangan asosiasi pendakian, penyedia jasa pemandu, travel agent yang menjual wisata petualangan, serta stakeholder lainnya,” kata I Ketut Mudiada.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Gubernur Koster Larang Pendakian Seluruh Gunung di Bali!Gubernur Bali Wayan Koster melarang wistawan asing maupun lokal mendaki gunung di Bali. Larangan itu akan dituangkan dalam Perda.
Read more »
Aktivitas Pendakian 22 Gunung di Bali Terhenti, Alasan Koster MakjlebAktivitas pendakian 22 gunung di Bali segera terhenti. Gubernur Koster melarang seluruh kegiatan pendakian, alasannya makjleb
Read more »
Cegah Wisatawan Asing Berulah, Gubernur Koster Larang Pendakian Gunung di BaliGubernur Bali Wayan Koster melarang pendakian di 22 gunung, baik untuk wisatawan asing maupun dalam negeri.
Read more »
Polemik Larangan Daki Gunung: Prajuru Ditentang-Ekonomi Warga TergangguKebijakan Gubernur Bali Wayan Koster yang melarang pendakian gunung di Bali menuai polemik. Ditentang pendaki dan ganggu ekonomi warga di sekitar gunung. Via: detikbali_
Read more »
30 Persen Vila di Bali Ilegal, Koster Minta Bupati & Wali Kota TegasPHRI mengungkap data 30 persen vila di Bali ilegal, industri pariwisata bisa merugi, Gubernur Koster minta Bupati & Wali Kota bertindak tegas
Read more »
Gubernur Koster Minta Bupati dan Walikota Tertibkan Vila dan Homestay Ilegal di Bali, Ini AlasannyaGubernur Bali, Wayan Koster juga meminta Bupati dan Walikota se-Bali agar menindak dan menertibkan vila dan homestay ilegal.
Read more »