Arus Bawah Jokowi terkejut mendengar kabar anggota DPRD DKI Jakarta dan PNS masuk daftar penerima bantuan sosial (bansos) dari Pemprov DKI BansosPemprovDKI
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Arus Bawah Jokowi Umar Fajar mengaku terkejut mendengar kabar ada nama anggota DPRD dan PNS masuk daftar penerima bantuan sosial terkait pandemi Covid-19, dari Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, keluarga mampu di sejumlah wilayah ibu kota juga tercantum sebagai penerima bansos. "Kami sangat menyesalkan bansos nyasar atau tak tepat sasaran ini.
Jangan hanya duduk manis di belakang meja. "Kami juga menyoroti jenis bansos sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur DKI Nomor 386/2020 terkait penerima bansos bagi penduduk yang terdampak Covid-19 selama PSBB di DKI," ucapnya. Tertulis, bansos yang diberikan berupa beras, makanan protein dalam kaleng, makanan olahan dalam kemasan, alat kebersihan, dan alat keamanan diri dengan total harga mencapai Rp 149.500.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ikut Instruksi Jokowi, Anies Minta Warga DKI Jakarta Tidak MudikAnies mengingatkan, Jakarta merupakan episentrum Covid-19. Karena itu, langkah yang baik dilakukan warga DKI adalah tetap di Jakarta dan tetap di rumah.
Read more »
DPRD DKI Minta Pelaksanaan KJP Plus Tetap Berlangsung di Tengah Wabah Covid-19DPRD DKI Jakarta meminta agar Pemprov DKI untuk memantau pelaksanaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Keberadaan KJP Plus...
Read more »
Pandemi Corona, 18 Kelurahan di DKI Terima Nyaris 100 Ribu BansosMekanisme pelaksanaan distribusi bansos tahap selanjutnya bagi masyarakat terkena dampak COVID-19 atau pandemi Corona yang belum terdaftar.
Read more »
Pandemi Corona, 18 Keluruhan di DKI Terima Nyaris 100 Ribu BansosMekanisme pelaksanaan distribusi bansos tahap selanjutnya bagi masyarakat terkena dampak COVID-19 atau pandemi Corona yang belum terdaftar.
Read more »
Begini Pendataan untuk Warga DKI yang Belum Masuk Kategori 1,2 Juta KKDalam lampiran tersebut, dijelaskan tentang mekanisme pendataan untuk warga yang belum terdata sampai nantinya diterbitkan lagi keputusan gubernur DKI.
Read more »