IMF Minta Jokowi Hentikan Hilirisasi Ekspor Nikel, Bahlil: Tidak Perlu Ikut Campur!
- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal bersikap tegas usai Dana Moneter Internasional meminta Jokowi agar membatalkan kebijakan ekspor serta hilirisasi nikel dan bahan mineral lainnya.
"Saya pikir kita harus melawan cara seperti ini dan tidak lagi memberikan tempat yang baik bagi mereka di negara ini. Mereka tidak perlu campur tangan dalam urusan Indonesia," ujar Bahlil pada Jumat . Bahlil mengingatkan tentang pengalaman Indonesia pada tahun 1998 ketika menghadapi krisis moneter dan menjalankan rekomendasi yang diberikan oleh IMF.
Bahlil berpendapat bahwa IMF seharusnya memberikan saran-saran yang berguna bagi negara yang sedang mengalami kegagalan, bukan kepada Indonesia.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Menteri Bahlil Marah IMF Sebut Pelarangan Ekspor Nikel Rugikan Indonesia | merdeka.comKata Bahlil, IMF memang mendukung tujuan hilirisasi untuk mendorong transformasi struktural dan penciptaan nilai tambah serta lapangan kerja. Namun, kini IMF menentang larangan kebijakan larangan ekspor, khususnya nikel.
Read more »
Larangan Ekspor Nikel Dihadang IMF, Menteri Bahlil: Sampai Langit Mau Runtuh, Tetap Jalan!Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, menyatakan Pemerintah Indonesia tetap menerapkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel.
Read more »
Menteri Jokowi Sebut Rekomendasi IMF Ngawur Sejak 1998Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengingatkan bahwa Indonesia mempunyai sejarah kelam bersama IMF.
Read more »
Soal Hilirisasi RI, Menteri Bahlil Tegaskan IMF Ngomongnya Jangan NgawurKata Bahlil, menurut IMF kebijakan larangan ekspor komoditas oleh pemerintah Indonesia akan menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara.
Read more »
Menteri Bahlil Minta IMF Jangan Ikut Campur Kebijakan Hilirisasi RIMenteri Investasi Bahlil Lahadalia meminta IMF jangan banyak ikut campur program hilirisasi pemerintah Indonesia beberapa tahun terakhir.
Read more »