Reformasi PBB bukanlah tindakan teknokratis yang netral secara politik. Tawaran untuk mendapatkan kekuasaan dan hak istimewa mengintai di setiap proposal.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan pandangan Indonesia dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa, Sabtu , di New York, Amerika Serikat. Indonesia bersama sejumlah negara antara lain mengangkat isu reformasi PBB dan aneka lembaga internasional lainnya.
Presiden Kenya William S Rutto menyebut, DK PBB tidak demokratis, tidak berfungsi, dan tidak mewakili berbagai kawasan secara seimbang. Karena itu, DK PBB tidak mampu bertindak dan terus memberikan kekebalan pada berbagai pihak.Ada pun Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta menyoroti pelanggaran berulang Israel pada resolusi DK dan MU PBB. Pelanggaran itu memicu pertanyaan pada kredibilitas DK PBB dan soal ketidakadilan global.
"Hampir semua pendapatan negara Afrika dipakai untuk menyicil utang luar negeri. Ketimpangan dan ketidakcocokan perwakilan di unsur manajemen IMF dan Bank Dunia tidak bisa diterima,"Definisi reformasi dan gradasi perubahan yang diinginkan terhadap PBB beragam. Tiap negara punya kepentingan nasional, versi, dan narasinya masing-masing. Maka jalan mencapai reformasi, pada jantungnya, adalah diplomasi dan negosiasi yang dibelakang layar akan penuh konsolidasi kelompok, lobi, dan manuver.
Selama era Perang Dingin, ada dua adidaya dalam sistem. Sementara di era unipolar, hegemoni Amerika Serikat mendominasi dunia. Selama masa itu, mayoritas negara-negara lain, terutama di belahan Selatan, masih terbelakang dan baru dalam tahap awal pembangunan setelah merdeka dari penjajahan.Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa Antonio Guterres berpidato dalam pembukaan masa sidang ke-78 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa, Selasa , di New York, Amerika Serikat.
Mendasarkan proposal tersebut, tampak bahwa reformasi yang diusulkan Guterres menjangkau area yang lebih luas. Dengan demikian, implikasinya juga akan lebih luas. Sebelumnya, seruan reformasi lebih banyak pada area perdamaian dan keamanan. Namun multipolar sendiri tidak bisa menjamin perdamaian. Awal abad ke-20, Guterres memberikan rujukan sejarah, adalah era multipolar dengan sejumlah kekuatan di Eropa. Akan tetapi karena tak memiliki lembaga-lembaga multipolar yang kokoh, yang terjadi kemudian adalah Perang Dunia I.Dunia multipolar membutuhkan lembaga-lembaga multilateral yang kuat dan efektif. Namun tata kelola global saat ini terjebak di masa lalu, seperti Dewan Keamanan PBB dan sistem Bretton Woods.
Politik, menurut Guterres, adalah kompromi. Diplomasi adalah kompromi. Kepemimpinan yang efektif adalah berkompromi. Para pemimpin memiliki tanggung-jawab istimewa untuk mencapai kompromi dalam membangun masa depan bersama yang damai dan sejahtera demi kebaikan bersama. ”Kita memerlukan lembaga-lembaga yang inklusif, representatif, demokratis, dan memajukan kepentingan semua negara. Kita memerlukan komitmen baru terhadap multilateralisme, berdasarkan aturan yang jelas dan didukung oleh lembaga-lembaga yang efektif,” katanya.Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan pidato pada Pertemuan Tingkat Menteri Persiapan Summif of the Future di sela-sela High Level Week Sidang Majelis Umum PBB ke-78 di New York, Amerika Serikat, Kamis .
Banyak ahli ingin melihat organisasi multilateral yang lebih kuat dan efektif. Namun pemerintah yang paling kuat biasanya menentang institusi yang kuat. Dan mereka sering menggunakan kekuasaan mereka untuk menghalangi perubahan.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Menjaring Segmen Pemilih pada Pilpres 2024, Gagasan Perubahan dan Keberlanjutan Lebih RealistisGagasan perubahan yang berimbang antara keberlanjutan perubahan dan inovasi akan menjadi tema sentral pada Pilpres 2024.
Read more »
Australia desak reformasi PBB dan ingatkan konflik antar negara besarMenteri Luar Negeri Australia Penny Wong mendukung reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan mengingatkan bahwa konflik antara kekuatan besar adalah ...
Read more »
Singgung Konflik Negara Besar, Australia Dukung Reformasi PBBDalam sidang umum PBB, Australia meminta ada pembatasan hak veto dan perlu keterwakilan tetap di DK yang lebih besar dari Afrika, Amerika Latin, dan Asia.
Read more »
Pakar UB: PSN dan Reformasi Agraria Harus Jadikan Rakyat sebagai Dasar PembangunanAkademisi Universitas Brawijaya Dedi Mulawarman menyebutkan, pemerintah saat ini dalam menerapkan Program Strategis Nasional (PSN) dan reformasi agraria masih menggunakan logika pertumbuhan ekonomi, logika investasi dan logika hutang sehingga akhirnya menindas masyarakatnya.
Read more »
Penelitian Menemukan Perubahan pada Organ Terkait Long CovidIndividu yang mengalami long covid menunjukan kelainan pada beberapa organnya setelah terinfeksi.
Read more »
Komnas HAM Harap Ada Perubahan Jadwal Relokasi Warga RempangKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berharap relokasi warga Pulau Rempang Batam, Kepulauan Riau tidak dilakukan pada 28 September 2023.
Read more »