Anggota Komisi I DPR, Dave Laksono, menyuarakan perlunya strategi berbeda dalam menghadapi KKB yang kembali diidentifikasi sebagai OPM.
“Ya, tentu kita berharap dengan terminologi ini akan juga hadir strategi yang berbeda, pendekatan yang lebih mengena ditambah,” tegas Dave kepada Media Indonesia, Senin .“Saya sekilas mendengar penjelasan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, ini kan hanya karena penyesuaian daripada mereka yang tentara pembebasan rakyat merdeka. Tampaknya harus ditingkatkan fungsi TNI ,” ujar Dave.
"Saya secara pribadi selalu menggunakan terminologi OPM ya. Mereka itu adalah teroris gerakan separatis yang selalu menyerang masyarakat lemah,” tandasnya. Kapuspen TNI Mayjen R Nugraha Gumilar menjelaskan penyebutan OPM bertujuan menegaskan kelompok itu adalah tentara atau kombatan, sehingga berhak menjadi korban hukum humaniter.
Komisi I DPR Dave Laksono Strategi KKB OPM Pendekatan TNI Teroris Gerakan Separatis
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin Kecam Bentrokan Anggota TNI AL dan Brimob di Sorong PapuaTB Hasanuddin mengecam insiden bentrokan antara anggota TNI AL dengan anggota Brimob di Kota Sorong.
Read more »
Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Hanya Dihadiri 189 Anggota DPR, 101 Anggota Lainnya IzinPuan mengungkapkan sebanyak 189 anggota DPR hadir pada rapat penutupan masa sidang menyambut libur Lebaran Idul Fitri 2024.
Read more »
Kasus DBD Naik, Anggota Komisi IX DPR RI Soroti Soal Rendahnya Pelibatan Masyarakat dalam PSNAnggota Komisi IX DPR RI menyoroti peran serta masyarakat yang turun dalam menangani demam berdarah dengue (DBD).
Read more »
Empat Bulan, Anggota Komisi Penyiaran dan Komisi Informasi NTT Belum GajianSelama empat bulan berturut-turut lembaga komisi penyiaran dan komisi informasi publik NTT belum dapat gaji dan uang.
Read more »
Ramai-ramai Kecam Aksi Penganiayaan di PapuaAksi penganiayaan anggota TNI terhadap anggota KKB di Papua Tengah menuai sorotan dari berbagai pihak.
Read more »
Pengusaha Sebut Permenperin 6/2024 Timbulkan Ketidakpastian Hukum, Anggota Komisi VI DPR RI: Implementasinya Karut-marutPara pengusaha yang tergabung dalam Perprindo mengeluhkan tentang tidak adanya kepastian hukum pasca terbitnya Permenperin 6/24
Read more »