Anggota Komisi B mengatakan usulan terkait kenaikan tarif Transjakarta sesuai status ekonomi dan domisili penumpang belum dibahas di tingkat DPRD DKI.
"Kalau saya sih dalam hal ini setuju-setuju saja. Karena tidak bisa mengandalkan terus. PSO tidak mungkin dengan kebutuhan masyarakat di Jakarta," kata Taufik saat dihubungi, Selasa .
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan sistem ABT mengintegrasikan sistem pembayaran tiket antar transportasi yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meliputi MRT, LRT Jakarta, dan Transjakarta dalam satu platform yakni melalui aplikasi JakLingko. "Setelah kita mengumpulkan data-data profiling pengguna, kita bisa mengetahui apakah yang menggunakan angkutan umum massal itu domisili Jakarta kah atau bodetabek. Sekaligus penghitungan PSO yang lebih efisien. Sehingga nanti menjadi lebih tepat sasaran untuk PSO-nya," jelasnya.Selain itu, kata dia, sistem ABT juga bermanfaat bagi masyarakat yang kerap kehilangan kartu. Jika kartu tersebut hilang, maka saldo masih tetap ada di aplikasi.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Transjakarta Respons Isu Tarif Naik Sesuai Status Ekonomi PenumpangPT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menepis isu tarif Transjakarta akan mengalami perubahan sesuai status ekonomi dan domisili penumpang.
Read more »
KPK Panggil Anggota DPRD Jabar Ade Puspita, Anak Eks Walkot Bekasi Rahmat EffendiAde Puspita sedianya diperiksa KPK sebagai saksi kasus TPPU yang menjerat mantan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.
Read more »
Mantan Anggota DPRD Jembrana Meninggal Kecelakaan di Jalan Denpasar-GilimanukI Ketut Bameiyasa, mantan anggota DPRD Jembrana 2014-2019, meninggal karena kecelakaan di Jalan Nasional Denpasar-Gilimanuk, Jembrana, Bali, Senin (25/9/2023).
Read more »
6 Eks Anggota DPRD Jambi Divonis 4 Tahun Bui di Kasus Ketok Palu RAPBDEnam orang terdakwa eks anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 dijatuhkan vonis 4 tahun penjara dalam kasus suap ketok palu pengesahan RAPBD Jambi 2017-2018.
Read more »
Anggota DPRD Papua Desak Mendagri Segera Lantik MRP Terpilih 2023-2028Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Papua Boy Markus Dawir meminta Presiden RI dan Menteri Dalam Negeri untuk segera melantik Anggota Majelis Rakyat Papua.
Read more »