Program Satu Data Indonesia (SDI) yang akan dilaksanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendapat dukungan penuh dari akademisi karena dimandatkan ...
Diskusi"Implementasi Pengawasan Layanan Publik di DKI Jakarta" yang digelar Yayasan Kajian Potensi Indonesia Sejahtera pada Selasa. Jakarta - Program Satu Data Indonesia yang akan dilaksanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat dukungan penuh dari akademisi karena dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik."Keberadaan Satu Data Indonesia juga akan meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah daerah karena berbasis data.
"Perlu adanya sarana yang terdigitalisasi dan langsung dari masyarakat saat melakukan pengaduan, pengawasan, dan penilaian terhadap pelayanan publik. Ini bisa berupa aplikasi ataupun alat yang ditempatkan di lokasi-lokasi layanan yang terintegrasi dengan Ombudsman," ujar Rasminto.Di sisi lain, Rasminto mengajak masyarakat proaktif mengawasi dan mengawal pelayanan publik agar tidak ada hak-haknya yang diabaikan."Pelayanan publik itu kewajiban pemerintah.
"Kalau sudah sekurang-kurangnya, ya, jangan dikurangi lagi. Itu sudah minimal meskipun banyak kendala yang ditemui. Soal minim anggaran, misalnya," tutup Hery.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
PJ. Bupati Tolikara Minta OPD Teknis Mendata Satu Bayi Satu DataDalam rangka menurunkan angka Stunting di Tolikara, Penjabat Bupati Marthen kogoya,SH,M.AP kembali memerintahkan beberapa Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah OPD teknis untuk melakukan Pendataan satu bayi satu data atau by name by andress.
Read more »
PJ. Bupati Tolikara Minta OPD Teknis Mendata Satu Bayi Satu DataPJ. Bupati Tolikara Minta OPD Teknis Mendata Satu Bayi Satu Data
Read more »
Pemprov DKI Harus Beri Kompensasi ke Pengusaha Kalau Mau WFH Kala KTT ASEANPemprov DKI Jakarta berencana mengimbau agar perkantoran memberlakukan WFH ataupun libur selama KTT ASEAN berlangsung pada 5-8 September 2023.
Read more »
Laporan Keuangan Pemprov DKI Raih Opini WTP Enam Kali Berturut-turutPerolehan keenam diraih saat BPK RI memberikan opini WTP atas laporan keuangan Pemprov DKI tahun anggaran 2022 pada Senin (29/5/2023).
Read more »
Pemprov DKI tindaklanjuti 86,29 persen temuan BPK RIPemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menindaklanjuti 86,29 persen temuan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. "Pemerintah Provinsi DKI ...
Read more »
Temuan Ganjil BPK, Aset Gedung dan Jembatan Pemprov DKI Dicatat Berukuran 0 Meter PersegiBPK RI menemukan pencatatan ganjil dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun anggaran 2022.
Read more »