Menko Airlangga Hartarto merespons amar putusan MK yang memerintahkan pemerintah & DPR membuat Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan terpisah dari UU Cipta Kerja.
Jumat, 01 Nov 2024 18:29 WIBMenteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab terkait amar putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pemerintah dan DPR membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan baru yang terpisah dari UU Cipta Kerja. Perintah itu agar dilakukan dalam waktu dua tahun ke depan.
"Kalau itu kan kita masih pelajari amar keputusannya dan pertimbangannya. Kita akan segera lakukan, ya," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat .Sebelumnya, MK menilai pembuatan UU Ketenagakerjaan baru yang terpisah dari UU Cipta Kerja akan membuat aturan mengenai ketenagakerjaan lebih mudah dipahami. Aturan yang baru itu juga diyakini bisa memperbaiki tumpang tindih aturan yang terjadi pada UU Nomor 13 Tahun 2003 dan UU Nomor 6 Tahun 2023.
Secara keseluruhan, pemerintahan Prabowo Subianto berjanji akan melaksanakan putusan MK yang mengabulkan sebagian besar permohonan buruh terhadap uji materi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja itu. Airlangga mengatakan persoalan pengupahan yang dipermasalahkan terkait masih ambigunya frasa penghidupan yang layak bagi kemanusiaan di UU Cipta Kerja telah didetailkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 dengan memasukkan komponen indeks tertentu dalam perhitungan pengupahan.
Undang-Undang Cipta Kerja Uu Cipta Kerja Uu Cipta Kerja
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
MK Minta Pembentuk Undang-Undang Buat UU Ketenagakerjaan Baru, Terpisah dari UU Cipta KerjaBerita MK Minta Pembentuk Undang-Undang Buat UU Ketenagakerjaan Baru, Terpisah dari UU Cipta Kerja terbaru hari ini 2024-10-31 20:02:59 dari sumber yang terpercaya
Read more »
Kabulkan Sebagian Gugatan UU Cipta Kerja, MK Perintakan UU Ketenagakerjaan Baru Segera DigodokMahkamah Konstitusi(MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang diajukan partainya bersama sejumlah serikat buruh yang lain.
Read more »
Kabulkan Sebagian Gugatan UU Cipta Kerja, MK Perintahkan UU Ketenagakerjaan Baru DigodokMahkamah Konstitusi(MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang diajukan partainya bersama sejumlah serikat buruh yang lain.
Read more »
Airlangga Tegaskan Pemerintah akan Ikuti Putusan MK soal UU Cipta KerjaMenko Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara atas putusan Mahkamah Konstitusi MK yang mengabulkan permohonan terhadap uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
Read more »
Menteri Hukum: Pemerintah Patuhi Putusan MK untuk Cabut Kluster Ketenagakerjaan dari UU CiptakerPemerintah mematuhi putusan MK yang mengeluarkan kluster ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja.
Read more »
UU Cipta Kerja hingga Arus Global Warnai Pasar Tenaga KerjaUU Cipta Kerja berpengaruh signifikan pada pasar kerja Indonesia lima tahun terakhir, Di level global ada digitalisasi.
Read more »