Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berasal dari APBN dari pembayar pajak menjadi sumber utama penyelamat BUMN dalam 20 tahun terakhir lebih dari Rp460 T.
Bisnis.com, JAKARTA – Penyertaan Modal Negara menjadi suntikan penyegar bagi badan usaha milik negara untuk mengoperasionalkan roda usahanya yang sering kali sedang kesulitan. Baik kesulitan karena salah strategi bisnis ataupun penugasan dari negara yang kurang feasible secara bisnis.
Akibatnya, setiap tahun BUMN yang mendapatkan kucuran ekuitas ini silih berganti dalam 2 periode pemerintahan terakhir. Lalu bagaimanakah perbandingan pengucuran PMN antara dua era pemimpin yang sama-sama menjabat dua periode, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Joko Widodo atau Jokowi , terlihat perbedaan yang mencolok dari sisi penerima PMN.
Berdasarkan data yang Bisnis himpun dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat , Kementerian Keuangan mengalirkan dana sekitar Rp46,77 triliun pada periode 2006-2014 untuk perusahaan milik negara.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Banjir Suntikan Modal ke BUMN, Era Jokowi PMN Tembus Rp400 TriliunJelang lengsernya Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2024, Kementerian BUMN mengajukan penyertaan modal negara (PMN) tunai sebesar Rp57,96 triliun dari APBN.
Read more »
Kementerian BUMN Usulkan Rp 57,96 Triliun untuk PMN 2024, Bagaimana Jumlahnya di Tahun Sebelumnya?Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN pada Senin, 5 Juni 2023, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Erick Thohir, mengusulkan penyuntikkan modal negara (PMN) tunai untuk perusahaan-perusahaan BUMN sebesar Rp 57,96 triliun. Jumlah itu diperuntukkan bagi sejumlah perusahaan pelat merah seperti PT PLN (Persero) Rp 10 triliun; PT Hutama Karya (Persero) (HK) Rp 22,5 triliun; PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Rp 4 triliun; Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (IFG) Rp 6,56 triliun; Industri Kereta Api (INKA) Rp 3 triliun; Rekayasa Industri (Rekin) Rp 2 triliun; dan ID Food Rp 1,9 triliun. Kemudian perusahaan konstruksi Wijaya Karya juga ditambahkan dalam daftar tersebut dengan nominal Rp 8 triliun menyusul rapat internal Presiden pada April lalu. Perlu digarisbawahi bahwa angka yang diusulkan belum tentu sepenuhnya ditetapkan. Berkaca pada pengalaman sebelumnya, PMN untuk BUMN pada 2023 disepakati oleh Kementerian BUMN dengan DPR sekitar Rp 70 triliun, namun yang disetujui oleh Kementerian Keuangan hanya Rp 41,31 triliun. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, penyuntikkan modal untuk BUMN tertinggi adalah pada 2021, yakni sebesar Rp 71,2 triliun. Saat itu, pembiayaan korporasi negara masuk dalam program Penanganan Covid-19 dan Percepatan Ekonomi Nasional (PCPEN).
Read more »
Duit Korupsi Penyertaan Modal di PPU Dipakai Sewa Jet Pribadi Hingga Untuk Musda Partai Demokrat'Untuk menyewa jet pribadi, menyewa helikopter, dan supporting dana kebutuhan Musda Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Timur,' kata Alex
Read more »
Jejak PMN Ratusan Triliun untuk BUMN dari Jokowi, Mayoritas Untuk TolJelang lengsernya Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2024, Kementerian BUMN mengajukan penyertaan modal negara (PMN) tunai sebesar Rp57,96 triliun dari APBN.
Read more »
Pimpinan KPK Sebut Duit Haram Bupati PPU Mengalir ke Musda Partai DemokratKPK sudah mentersangkakan Abdul Gafur dalam kasus korupsi penyertaan modal di Pemkab Penajam Paser Utara (PPU).
Read more »
Modal Ventura BUMN Merah Putih Fund Bakal Diresmikan Akhir Juni 2023Setelah diluncurkan Merah Putih Fund akan langsung mencari perusahaan rintisan untuk disuntikan modal. Sesuai komitmen awal, total dana kelola MPF US$300 Juta
Read more »