Pakar Hukum Agraria dari Universitas Brawijaya, Prof. Imam Kuswahyono mengatakan bahwa, dalam Revisi Undang-undang IKN perlu memastikan aturan yang adil pada kepemilikan lahan oleh masyarakat adat.
Liputan6.com, Jakarta Pakar Hukum Agraria dari Universitas Brawijaya, Prof. Imam Kuswahyono mengatakan bahwa, dalam Revisi Undang-Undang IKN perlu memastikan aturan yang adil pada kepemilikan lahan oleh masyarakat adat.
Untuk itu perlu dilihat, khusus untuk tanah-tanah yang merupakan tanah-tanah milik masyarakat Kesultanan harus didukung oleh data akurat. Tanah Milik Kesultanan Prof Imam kembali menekankan, bahwa tanah-tanah yang merupakan Kesultanan itu harus dipastikan betul bahwa masyarakatnya masih ada, kemudian ada wilayah yang di dalam dokumen tertera sebagai kawasan KesultananMenurutnya, tanah-tanah yang dimiliki masyarakat adat di sekitar kawasan IKN Nusantara tidak perlu dilakukan dengan model peralihan hak, tetapi dengan melakukan kerjasama secara baik, saling diuntungkan sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.
Prof Imam melanjutkan, ketika suatu kawasan dikembangkan untuk kegiatan ibukota, tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang yang ada. "Jakarta tetap menjadi tumpuan aktivitas bisnis dengan kelengkapan infrastructure-nya, dimana perijinan usaha kalaupun ada dari pusat akan dilakukan digitalisasi dari seluruh pelosok negeri," ujar Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia Benny Soetrisno kepada Liputan6.com, Jumat .
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Orang Darat Penghuni Pulau Rempang di Publikasi Belanda, UAS: Laskar Kesultanan Sudah Ada Sejak 1720Dokumentasi Belanda 1930, tercatat ada 'Orang Darat' menghuni pulau Rempang. Di Kitab Tuhfat An- Nafis, penduduk Pulau keturunan Kesultanan Riau sejak 1720.
Read more »
Jokowi Bakal Resmikan 'Groundbreaking' Kawasan Terpadu Garapan Swasta di IKN'Tentatif tanggal 22 atau 23 (September 2023), nanti kita lihat,' ucap Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.
Read more »
Bocoran Konsep Smart City IKN, Bakal Ada Bus Tanpa AwakOtorita Ibu Kota Nusantara membutuhkan anggaran sebesar Rp 466 miliar untuk mengembangkan konsep smart city IKN pada 2024.
Read more »
Jakarta Bakal Ganti Nama Jadi DKJ Usai Ada IKN, Ekonomi Bakal Loyo?Pemerintah berencana untuk mengubah nama DKI Jakarta menjadi Daerah Keistimewaan Jakarta (DKJ) setelah pusat pemerintahan pindah ke IKN Nusantara di Kalimantan
Read more »
Kawasan Industri Batang Raih 2 AwardsPT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) atau Grand Batang City memberikan terobosan baru bagi kawasan industri.
Read more »
Ada-Ada Saja, Penumpang Motor Ini Sabar Memegang Pelat Nomor Selama PerjalananTidak hanya kita saja sebagai manusia yang perlu identitas, namun kendaraan juga harus memiliki identitas. Identitas kendaraan yang dimaksud adalah surat surat seperti BPKB, STNK, dan juga plat nomor kendaraan.
Read more »